Kasus Covid-19 Kian Terkendali, Belanja APBN Sektor Kesehatan Lebih Hemat

Merdeka.com - Seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19, belanja negara di sektor kesehatan pada semester-I 2022 hanya Rp 74,2 triliun. Realisasi ini mengalami kontraksi hingga 11 persen dari periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp 83,5 triliun.

Secara khusus penurunan terjadi pada belanja untuk penanganan Covid-19 yang semester-I tahun 2021 sebesar Rp 44,1 triliun, kini hanya Rp 28,2 triliun.

"(Penyerapan) anggaran di bidang kesehatan juga turun, di bidang penangan Covid-19 hanya Rp 28,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/7).

Sebaliknya belanja negara untuk kebutuhan reguler bidang kesehatan tahun ini mengalami peningkatan. Per semester-I 2022 tercatat Rp 46 triliun, naik dari tahun lalu pada periode yang sama sebesar Rp 39,4 triliun.

"Belanja kesehatan non Covid-19 ini untuk membayar JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dan pembayaran klaim pasien Covid-19," kata dia.

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi masih tinggi. Per semester-I 2022 telah menyerap anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 70,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dari realisasi tahun lalu di periode yang sama yakni Rp 66,8 triliun.

Di sisi lain realisasi anggaran perlindungan sosial selain untuk Covid-19 juga mengalami peningkatan. Tahun ini tercatat sebesar Rp 117,2 triliun dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp 112,3 triliun. Sehingga, penyerapan anggaran perlindungan sosial tahun sebesar Rp 188,2 triliun dari semula Rp 179,1 triliun.

"Inilah yang jadi selimut syok absorber APBN agar masyarakat terlindungi dari ancaman dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi," katanya.

Penyerapan Anggaran PEN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama semester I-2022 sebesar Rp 124,5 triliun. Realisasi tersebut baru sekitar 27 persen dari pagu anggaran dalam APBN sebesar Rp 455,6 triliun.

"Alokasi program PC-PEN tahun 2022 sebesar Rp 455,6 triliun dengan realisasi Rp 124,5 triliun pada semester-I 2022," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/7).

Dia merincikan penyerapan di klaster kesehatan sampai pertengahan tahun hanya Rp 29,4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran klaim rumah sakit pasien Covid-19, membayar insentif tenaga kesehatan dan penanganan Covid-19 melalui dana desa.

Pada klaster perlindungan sosial telah terserap anggaran Rp 60,2 triliun. Dana ini dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya. Program pemerintah yang dimaksud kata dia berhubungan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga.

"Bantuan pemerintah lainnya dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat akibat pandemi serta kenaikan harga," kata dia.

Sementara itu dari klaster penguatan pemulihan ekonomi baru terserap anggaran Rp 34,9 triliun. Dana ini dipakai untuk mendukung UMKM, insentif perpajakan, program padat karya, dukungan untuk sektor pariwisata dan ketahanan pangan.

Menteri Sri Mulyani memperkirakan penggunaan dana PEN tahun ini tidak akan terserap maksimal. Mengingat kasus Covid-19 yang makin terkendali. Sehingga dia akan memantau dan menyesuaikan anggaran PEN sampai akhir tahun.

"Kami akan pantau program PC PEN dan melihat estimasinya berapa banyak yang akan direalisasikan sampai akhir tahun," kata dia mengakhiri.