Kebakaran hutan tak jegal kepentingan sawit Indonesia di APEC

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia berambisi memasukkan komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dalam kategori barang ramah lingkungan dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Namun, insiden kebakaran hutan di Provinsi Riau sepekan terakhir dikhawatirkan mengganjal rencana tersebut.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menganggap kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Sebab, pihaknya telah mendapat sinyal dukungan dari Amerika Serikat. Laporan dari Lembaga Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Agency/EPA) tahun lalu menjadi salah satu alasan sawit gagal masuk komoditas ramah lingkungan APEC. Alhasil, diskusi intens pemerintah dengan EPA dijalankan sejak awal tahun ini.

"Intinya saya rasa tidak (mengganjal sawit). Kami sudah melakukan diskusi dengan EPA dan itu cukup scientific," ujar Gita di hotel Pacific Place, Jakarta, Kamis (27/6).

Orang lain juga bertanya?

Mendag menilai pengelolaan kebun sawit di Indonesia sudah sangat ilmiah dan diupayakan mengurangi dampak pada lingkungan. Dia juga tidak percaya bila ekspansi lahan sawit disebut-sebut menjadi penyebab kebakaran hutan hebat sepekan terakhir.

Sejalan dengan itu, hasil pembicaraan dengan EPA, berhasil meyakinkan para peneliti Amerika itu bahwa kebun sawit tidak menyumbang emisi karbon tinggi, dan tidak akan lagi melanjutkan investigasi di Tanah Air.

"(EPA) melihat argumen scientific kita, ada beberapa pertimbangan yang kita bicarakan dan baru saja mereka akan segera meninggalkan Indonesia,"

Kegagalan melobi CPO sempat memukul pemerintah. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Kota Vladiwostok, Rusia, tahun lalu, tidak memasukkan komoditi CPO Indonesia dalam daftar 54 produk yang mendapat prioritas pengurangan tarif masuk 5 persen.

Pemicunya adalah hasil kajian dari Tim EPA yang menyebutkan bahwa industri CPO Indonesia menghasilkan emisi gas lebih dari 20 persen dan ini tidak sesuai dengan komitmen pengurangan emisi gas.

Selain CPO, pemerintah juga gagal memasukkan komoditas karet dalam kategori ramah lingkungan versi APEC.

Negara maju anggota APEC menilai industri CPO dan karet Indonesia masih merusak lingkungan. Seandainya sukses masuk daftar produk ramah lingkungan itu, tarif ekspor dua komoditas unggulan Tanah Air itu ke 21 negara Asia Pasifik dua tahun lagi maksimal hanya 5 persen, bahkan bisa berkurang. (mdk/ard)