Kemenperin Pantau Ketat Penerapan Prokes di Industri Kritikal dan Esensial
![Kemenperin Pantau Ketat Penerapan Prokes di Industri Kritikal dan Esensial](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2021/08/28/1346142/540x270/kemenperin-pantau-ketat-penerapan-prokes-di-industri-kritikal-dan-esensial.jpg)
Merdeka.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus aktif memantau aktivitas sektor industri yang tergolong kritikal atau esensial agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat menjalankan proses produksinya, termasuk di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
"Perusahaan industri yang melaksanakan operasional dan mobilitasnya pada masa pandemi Covid-19, wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin guna percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19," tutur Plt. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, di Jakarta, Sabtu (28/8).
Guna memastikan langsung implementasinya, Plt. Dirjen IKMA yang didampingi Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri melakukan kunjungan kerja ke perusahaan industri pemegang IOMKI, yaitu PT A.W. Faber-Castell Indonesia dan PT Yamaha Music Manufacturing Asia di Bekasi, Kamis (26/8).
-
Bagaimana Kemendag melindungi industri dalam negeri dari serbuan barang impor? Sebaliknya, Kementerian Perdagangan akan menggunakan otoritas yang dimiliki untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan barang impor. Yaitu melalui pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.
-
Mengapa Kementerian KKP mendorong konsumsi produk perikanan berkelanjutan? Fakta yang menggembirakan harus didukung ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan," ujar Budi.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan produksi padi? Langkah awal peningkatan produksi padi akan ditempuh dengan meningkatkan luas tanam melalui peningkatan Indeks Pertanaman dengan program optimasi lahan. Antara lain penataan tanggul, pembangunan pintu-pintu air, pompanisasi, dan lain-lain. Ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi risiko banjir atau genangan air yang dapat merusak tanaman pertanian.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
Kedua perusahaan tersebut merupakan sektor esensial yang diikutsertakan dalam uji coba protokol kesehatan saat PPKM dengan beroperasi 100 persen, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
"Kami ingin memastikan perusahaan sudah melakukan penerapan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19, khususnya perusahaan yang tergolong kritikal dan esensial agar terjaminnya produktivitas dan tenaga kerja yang tetap terjaga," lanjut Reni.
Langkah strategis ini diharapkan dapat membawa pada prioritas keselamatan masyarakat, serta pemulihan ekonomi nasional.
Perusahaan industri yang telah memiliki IOMKI wajib memberikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industrinya secara berkala, yakni dua kali dalam satu minggu pada Selasa dan Jumat melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINas (siinas.kemenperin.go.id).
Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri sebanyak tiga kali periode, akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IOMKI.
"Kami menyaksikan secara langsung bahwa penerapan protokol kesehatan pada dua perusahaan tersebut sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dapat menjadi contoh bagi industri lainnya," tegas Reni.
Menurut Reni, industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang vital bagi Indonesia, karena berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui capaian nilai investasi, ekspor, dan pajak, bahkan juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. "Pengaturan IOMKI menjadi upaya pemerintah agar sektor industri tetap beroperasi secara produktif, aman dan terkendali di masa pandemi ini," imbuhnya.
Selain untuk menjaga aktivitas produksi sektor industri tetap berjalan, pemberian IOMKI juga sekaligus mengatur dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten oleh manajemen perusahaan dan para pekerja.
Prokes di Industri
PT A.W. Faber-Castell Indonesia yang berdiri sejak tahun 1990 adalah produsen pensil dan pensil warna. Perusahaan asal Jerman ini mempunyai jumlah tenaga kerja sebanyak 453 orang.
Direktur PT A.W. Faber-Castell Indonesia, Gianto Setiadi, menyampaikan bahwa sebagai upaya terhadap penerapan protokol kesehatan, perusahaan telah mempunyai tim Satgas Pencegahan Covid-19 dan sebanyak 324 pekerja (71,5 persen) telah mengikuti program vaksinisasi.
Bentuk upaya lainnya dalam mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan pabrik, yakni pengaturan shift karyawan dibagi menjadi dua dengan mengikuti ketentuan 50 persen per shift. Selain itu, pemberian masker dan vitamin, melakukan swab test dan penyemprotan disinfektan secara rutin, screening dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, menyediakan shelter khusus bagi pekerja yang terpapar Covid-19, serta menjalankan 6M dan 3T.
Sedangkan, PT Yamaha Music Manufacturing Asia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan alat musik elektronik seperti piano digital, drum digital, analog mixer dan digital mixer, yang dipasarkan ke 53 negara. PT Yamaha Music Manufacturing Asia merupakan perusahaan asal Jepang dengan jumlah tenaga kerja saat ini sebanyak 4.153 orang.
Presiden Direktur PT Yamaha Music Manufacturing Asia, Toshiaki Goto menyampaikan bahwa ikhtiar perusahaan dalam penerapan protokol kesehatan di antaranya dengan membentuk tim Satgas untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dan menjalankan program vaksinasi industri.
"Kami menyediakan 275 mobil jemputan yang sudah disiapkan kode, dan karyawan diwajibkan untuk menginput sistem jemputan ‘Jesy’ (Jemputan System) agar mudah melakukan tracing penyebaran virus Covid-19 di dalam bis jemputan. Selain itu, kami menyediakan fasilitas test PCR, tempat pencuci tangan, implementasi kebijakan Work From Home (WFH), serta pemberian vitamin," katanya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Rancangan PP Kesehatan Dikritik Karena Belum Libatkan Serikat Pekerja](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/14/1718365339360-2t571.jpeg)
Dia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan industri periklanan maupun industri kreatif
Baca Selengkapnya![Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/19/1708356211438-ajuql.jpeg)
Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca Selengkapnya![Buruh Kritik RPP Kesehatan, Dianggap Dibahas Diam-Diam](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/25/1719326318294-q82oqf.jpeg)
Aturan tersebut dinilai menekan keberlangsungan pekerja di industri tembakau
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Industri Kreatif Temui Kemenparekraf Bahas Rencana Larangan Iklan Produk Tembakau, Ini Hasilnya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/2/1704174148562-h6h9.jpeg)
Pengetatan aturan rokok dalam RPP Kesehatan sebagai aturan turunan UU Kesehatan dinilai akan berdampak bagi masa depan industri kreatif nasional.
Baca Selengkapnya![Begini Program dan Kebijakan Pupuk Kaltim Terapkan Industri Berkelanjutan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/21/1718966201873-cm4n4.jpeg)
Selain itu, Pupuk Kaltim berkomitmen untuk selalu memperhatikan proses bisnis sesuai dengan aspek tata kelola lingkungan secara berkelanjutan.
Baca Selengkapnya![Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/16/1705401701609-u1u98.jpeg)
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca Selengkapnya![Muncul Rencana Penyesuaian Pajak Kripto, Pelaku Industri Beri Tanggapan Begini](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/16/1723778935152-96yby.jpeg)
Dengan pengawasan yang dialihkan ke OJK, maka pajak aset kripto diprediksi akan berubah karena aset tersebut akan diklasifikasikan ulang.
Baca Selengkapnya![Menakar Langkah Bupati Dico Turunkan Kemiskinan di Kendal](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/19/1708348270070-m5twk.jpeg)
Relasi kerja dengan industri, merupakan inovasi bertujuan untuk percepatan penanganan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kendal
Baca Selengkapnya![Prospek Industri Semen di Tengah Gencarnya Pembangunan IKN dan Proyek Perumahan Pemerintah](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/31/1725068427306-7kop4.jpeg)
Permintaan semen diperkirakan tetap tinggi karena ada upaya pemerintah dalam mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya