Kementerian Investasi: Investor dari Berbagai Negara Tertarik Ibu Kota Nusantara

Merdeka.com - Kementerian Investasi menyebut banyak perusahaan yang tertarik dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Baik yang hendak berinvestasi maupun menawarkan jasa pembangunan kota baru di Kalimantan Timur tersebut.

"Yang tertarik sudah ada dari berbagai negara, karena kita masih ada acara Expo di Dubai. Bappenas buka stand di sana, sudah ada yang datang dan menyatakan ketertarikannya," kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Nurul Ichwan, di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (17/3).

Dalam pameran tersebut banyak proyek pembangunan yang ditawarkan. Tak terkecuali pembangunan IKN Nusantara. Khusus proyek di IKN Nusantara, pemerintah menawarkan banyak proyek seperti kawasan industri hijau dan kawasan ekonomi khusus.

Antusias investor pun beragam. Salah satunya yang menawarkan jasa pembangunan, hingga membangun kawasan pemukiman masyarakat.

"Mereka ada yang tertarik bangun properti, kan ada yang digunakan untuk pemerintah, termasuk tempat tinggal ASN, ada juga yang menawarkan proyek properti non ASN," katanya.

Namun dia enggan membeberkan asal negara yang dimaksud. Alasannya, proyek investasi pembangunan IKN bukan lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi, melainkan dipegang Badan Otorita IKN Nusantara.

"Energi hijau itu banyak yang tertarik, tapi kewenangan itu ada di tangan ketua otorita IKN," katanya.

Investor Datangi Kementerian Terkait

Nurul hanya menyebut, beberapa investor juga telah mendatangi beberapa kementerian yang terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Misalnya seperti Bappenas dan Kementerian PUPR.

Namun, sejauh ini ketertarikan tersebut masih dalam tahap penggalian informasi terkait proyek yang akan dibangun pemerintah. "Mereka masih mencari informasi kegiatan di sana. Di sana kan ada bangunan dasar yang dibuat pemerintah tapi bentuk pembangunannya secara fisik belum," kata dia.

Sementara, pemerintah berencana membangun IKN Nusantara dengan konsep kerja sama dengan pihak swasta. Artinya ada sebagian pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pembangunan yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Di sisi lain, pemerintah akan mempertimbangkan komposisi investor asing dan dalam negeri. Keduanya akan dibuat secara seimbang. "Kita juga harus membagi investor baik yang dari dalam maupun dari luar negeri," katanya.