Kementerian PUPR Realokasi Anggaran Rp24,5 Triliun Perangi Covid-19

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan virus corona (Covid-19). Dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR Tahun 2020 yang sebesar Rp 120 triliun, instansi akan melakukan realokasi anggaran Rp24,53 triliun.

"Kami ditugasi oleh Menteri Keuangan untuk merelokasi Rp24,53 triliun dari anggaran 2020 Kementerian PUPR yang sebesar Rp120 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sesi teleconference, Selasa (7/4).

Menteri Basuki menjelaskan, penghematan anggaran sebesar Rp24,53 triliun tersebut bersumber dari lima pos. Pertama, optimalisasi kegiatan non-fisik yang masih bisa ditunda atau dihemat.

Orang lain juga bertanya?

"Kemudian, penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting itu dipotong sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada Tahun Anggaran 2020," terangnya.

Selanjutnya, pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang semisal bendungan, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan tahun jamak (Multi Years Contract/MYC), dan mengubah paket-paket Single Year Contract di Tahun Anggaran 2020 menjadi paket tahun jamak (MYC), termasuk paket-paket kontraktual kurang dari Rp 100 miliar.

Bangun Rumah Sakit

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan menerapkan refocusing kegiatan sebesar Rp1,66 triliun. Dana tersebut dipakai untuk berbagai kegiatan pencegahan wabah Covid-19, seperti pembangunan Rumah Sakit (RS) Corona di Pulau Galang dan Wisma Atlet Kemayoran.

"Untuk refocusing kegiatan, pertama untuk menangani fasilitas infrastruktur Covid-19, yaitu membangun fasilitas penampungan observasi di Pulau Galang serta kelengkapannya sebesar Rp400 miliar. Lalu merenovasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp160 miliar," paparnya.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk penambahan 4.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) serta penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) 4 persen sebesar Rp978 miliar.

"Kami juga membeli resin dari para petani yang diwadahi untuk bahan campuran dengan cat pembangunan marka jalan sebesar Rp25 miliar untuk produksi 800 ton," ucap Menteri Basuki.

"Kemudian pembelian karet petani sebagai bahan campuran aspal karet sebesar Rp 100 miliar. dengan totalnya sekitar rp 1,62 triliun itu kami refocusing dari PUPR," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)