Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi VI marah pimpinan DPR masih cekal Menteri Rini

Komisi VI marah pimpinan DPR masih cekal Menteri Rini Menteri BUMN Rini Soemarno. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijaya menilai Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak menghormati keberadaan Komisi VI di lingkungan DPR RI. Sebab, rekomendasi pencabutan surat pencekalan terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno tak pernah direspons.

Azam menjelaskan, pihaknya telah beberapa kali melakukan rapat dengan ketua dan wakil ketua DPR dan mengajukan pencabutan surat pencekalan. Namun, ‎permintaan tersebut seolah dianggap sebelah mata dan sampai saat ini tak kunjung dilakukan.

‎"Kita sudah minta surat itu untuk dicabut. Sudah berkali-kali. Rapat komisi sudah dikirim. Pak Akom pernah bilang mau dicabut, tapi tidak dilakukan. Kita hormati surat itu, tapi tolong juga hormati komisi VI. Jangan hanya sepihak," ujarnya di ruang komisi VI, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/10).

Kegigihan Azam agar surat pencekalan tersebut dicabut bukan tanpa alasan. Sebab, dia ingin agar Menteri BUMN dan DPR menjalin komunikasi yang baik guna mendorong kemajuan sektor BUMN.

"Kemudian seperti menteri akan melakukan holding, tapi kan harus dari kita izinnya. Harus seizin DPR menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan," pungkasnya.

Informasi saja, Rini Soemarno dicekal mengikuti segala rapat di DPR terkait hasil Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II, sejak akhir Desember 2015. Salah satu butir hasil Pansus itu adalah merekomendasikan ke Presiden Jokowi agar memberhentikan Rini dari posisi Menteri BUMN dan melarangnya mengikuti segala rapat di DPR.

Sejak saat itu, Rini tak lagi datang ke DPR. Untuk rapat kerja bidang BUMN, Rini diwakilkan Menteri Keuangan. Pada 16 Agustus lalu, Rini sempat singgah di Senayan. Namun, waktu itu dia datang untuk ikut sidang tahunan MPR, bukan agenda DPR.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?

Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Lagi Bicara Dipotong, Bambang Pacul Akhirnya Keluarkan Surat Kapolri Listyo
VIDEO: Lagi Bicara Dipotong, Bambang Pacul Akhirnya Keluarkan Surat Kapolri Listyo

Bambang Pacul akhirnya mengeluarkan surat dari Kapolri

Baca Selengkapnya
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya
Saat Interupsi Arteria Dahlan 'Dicueki' Pimpinan Baleg DPR Bahas RUU Pilkada
Saat Interupsi Arteria Dahlan 'Dicueki' Pimpinan Baleg DPR Bahas RUU Pilkada

Saat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Murka Rieke 'Oneng' Teriak Rugi Bandar Skak Bos Asabri Soal Duit Pensiun TNI-Polri
VIDEO: Murka Rieke 'Oneng' Teriak Rugi Bandar Skak Bos Asabri Soal Duit Pensiun TNI-Polri

Rieke merasa masalah korupsi dana pensiun TNI dari Asabri membuatnya masih gusar.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Ada Istri Anggota Dewan Larang Suami Datang ke Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada
Ada Istri Anggota Dewan Larang Suami Datang ke Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada

Awiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.

Baca Selengkapnya
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR

Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.

Baca Selengkapnya
Jokowi dan Puan Maharani Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Jokowi dan Puan Maharani Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu

Baca Selengkapnya
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya