Komisi VI marah pimpinan DPR masih cekal Menteri Rini
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijaya menilai Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak menghormati keberadaan Komisi VI di lingkungan DPR RI. Sebab, rekomendasi pencabutan surat pencekalan terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno tak pernah direspons.
Azam menjelaskan, pihaknya telah beberapa kali melakukan rapat dengan ketua dan wakil ketua DPR dan mengajukan pencabutan surat pencekalan. Namun, permintaan tersebut seolah dianggap sebelah mata dan sampai saat ini tak kunjung dilakukan.
"Kita sudah minta surat itu untuk dicabut. Sudah berkali-kali. Rapat komisi sudah dikirim. Pak Akom pernah bilang mau dicabut, tapi tidak dilakukan. Kita hormati surat itu, tapi tolong juga hormati komisi VI. Jangan hanya sepihak," ujarnya di ruang komisi VI, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/10).
-
Siapa yang cabut laporan? Meskipun Rinoa Aurora Senduk mencabut laporan dugaan penganiayaan yang menimpa dirinya.
-
Siapa yang meminta tersangka Vina Cirebon mencabut BAP? 'Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum,' kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan kepada wartawan, Minggu (26/5).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
Kegigihan Azam agar surat pencekalan tersebut dicabut bukan tanpa alasan. Sebab, dia ingin agar Menteri BUMN dan DPR menjalin komunikasi yang baik guna mendorong kemajuan sektor BUMN.
"Kemudian seperti menteri akan melakukan holding, tapi kan harus dari kita izinnya. Harus seizin DPR menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan," pungkasnya.
Informasi saja, Rini Soemarno dicekal mengikuti segala rapat di DPR terkait hasil Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II, sejak akhir Desember 2015. Salah satu butir hasil Pansus itu adalah merekomendasikan ke Presiden Jokowi agar memberhentikan Rini dari posisi Menteri BUMN dan melarangnya mengikuti segala rapat di DPR.
Sejak saat itu, Rini tak lagi datang ke DPR. Untuk rapat kerja bidang BUMN, Rini diwakilkan Menteri Keuangan. Pada 16 Agustus lalu, Rini sempat singgah di Senayan. Namun, waktu itu dia datang untuk ikut sidang tahunan MPR, bukan agenda DPR.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca SelengkapnyaBambang Pacul akhirnya mengeluarkan surat dari Kapolri
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaSaat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca SelengkapnyaRieke merasa masalah korupsi dana pensiun TNI dari Asabri membuatnya masih gusar.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaAwiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.
Baca SelengkapnyaRUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya