Langkah Pertamina Tekan Defisit Migas Dinilai Positif

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, keberhasilan Pertamina menurunkan impor migas pada periode Januari-Mei 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebagai sebuah langkah yang positif.

"Berkurangnya nilai impor periode Jan-Mei 2019 (YoY) 2018 sangat bagus sekali. Karena dengan pengurangan impor ini bisa mengurangi CAD pemerintah," kata seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, penurunan impor migas itu tak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan BUMN tersebut, termasuk di antaranya, dalam memaksimalkan kinerja kilang.

"Berfungsinya kilang-kilang minyak Pertamina menjadi salah satu faktornya karena bisa dimaksimalkan untuk melakukan pengolahan produk minyak mentah. Sebagaimana kita ketahui, harga impor produk lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga crude oil," katanya.

Faktor lain yang juga berpengaruh dalam menurunkan impor migas, lanjutnya, adalah program biosolar, yaitu B20 dan B30. Program ini jelas mengurangi impor solar, karena ada pencampuran dengan sawit.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lanjutnya, jika dibandingkan tahun ke tahun atau year on year (YoY) periode Januari-Mei 2019 dengan 2018, terjadi penurunan impor sebesar 24 persen , dari 9,6 miliar dolar AS menjadi 7,3 miliar dolar AS untuk minyak mentah, product, dan LPG .

Khusus untuk impor minyak mentah pada 2019 senilai 2,2 miliar dolar AS, sementara tahun sebelumnya 4,3 miliar dolar AS atau turun sebesar 49 persen.

"Dengan penurunan ini saya melihat bahwa program yang digulirkan oleh pemerintah seperti B20 sudah cukup berhasil," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Menurut Mamit, program B20 memang bisa mengurangi impor, terutama solar. Bahkan, lanjut dia, program tersebut membuat Pertamina sekarang surplus solar. "Makanya, Pertamina sekarang juga tak perlu lagi mengimpor solar," katanya.

Hal lain yang juga berpengaruh adalah pembelian minyak mentah dari 37 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) oleh Pertamina yang mencapai 116,9 ribu BPH.

Pembelian crude oil dari 37 KKKS tersebut sesuai dengan Permen ESDM No 42/2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.