Luhut soal Harga Gas Mahal: Banyak Maling di Bagian Hulu

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membeberkan penyebab tingginya harga gas dalam negeri, terutama gas industri. Salah satunya adalah mahalnya harga yang dimulai dari industri hulu sehingga membuat harga jual menjadi mahal.

"Ya dari awal sudah banyak maling di sana (di industri hulu gas)," kata Menko Luhut, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (6/1).

Dia mengungkapkan, solusi mengenai tingginya harga gas telah diutarakan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM, namun tidak berlanjut.

"Banyak (solusi harga gas tinggi), ini kami sedang exercise sebetulnya dulu sudah kami exercise waktu saya jadi menteri ESDM, tapi waktu itu berhenti karena harga kontrak hulu sudah macam-macam, enggak jelas," ujarnya.

Kendati demikian dia optimis dapat menekan harga gas yang tinggi dalam kurun waktu tiga bulan. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana sore ini. "Apa yang tidak mungkin?," ujarnya.

Selain itu, Menko Luhut mengakui banyak redundant cost (mubazir) yang turut mempengaruhi harga gas tersebut. Hal itu menjadi tantangan yang harus diselesaikan dalam tiga bulan ke depan.

"Jadi presiden (Jokowi) kasih kami target 3 bulan harus selesai, maret harus selesai. Jadi saya challenge awal Maret kita sudah bisa selesai. Jadi kami mau harga gas di USD 6 karena terlalu banyak redundant cost, jadi banyak cost yang tumpang tindih," tutupnya.

Presiden Jokowi Kecewa Masalah Harga Gas Tak Kunjung Tuntas

Presiden Joko Widodo mengajukan tiga hal untuk menuntaskan persoalan masalah harga gas untuk industri, salah satunya penghilangan porsi gas pemerintah.

"Saya melihat yang pertama ada jatah pemerintah USD 2,2 per MMBTU, supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah," kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik "Ketersediaan Gas untuk Industri" di Kantor Presiden, Jakarta dikutip dari Antara, Senin (6/1).

Menurut Presiden, upaya itu harus dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penyesuaian jatah itu adalah bagian pemerintah yang masuk melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Jika jatah gas pemerintah disesuaikan, maka harganya bisa turun dari sekitar USD 8 - USD 9 per MMBTU.

Hal kedua yakni Domestic Market Obligation (DMO) bagi gas diberlakukan dan dapat diberikan kepada industri.

Lalu opsi ketiga yang diajukan Presiden yakni membebaskan impor gas untuk industri.

Presiden menyatakan kekecewaannya karena sejak 2016, persoalan harga gas untuk industri yang mahal tidak kunjung tuntas.

"Ini sudah sejak 2016 nggak beres-beres. Saya harus cari terobosannya, tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus. Pilihannya kan hanya dua; melindungi industri atau melindungi 'pemain gas'," tegas Jokowi.