Menaker minta BPJS Ketenagakerjaan tanggap ekonomi digital

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri berharap BPJS Ketenagakerjaan mampu mengantisipasi perubahan di era ekonomi digital, yang memberi dampak pada pergerakan sektor formal menuju sektor informal.

Hanif beralasan, Era digital yang memanfaatkan teknologi internet dengan karakteristik unik dan didominasi generasi muda yang cenderung bekerja sebagai pekerja mandiri menuntut kinerja tinggi BPJS Ketenagakerjaan.

"Perubahan tersebut menuntut kinerja tinggi BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk kepercayaan, pelayanan yang makin cepat, ramah dan valid sehingga memberikan hasil yang maksimal," kata Menaker Hanif dalam sambutan yang dibacakan Dirjen PHI dan Jamsos pada acara Rakernas BPJS Ketenagakerjaan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/7).

Menurut Menaker, agar mendapatkan kepercayaan publik BPJS Ketenagakerjaan harus menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel.

"Saya berharap BPJS Ketenagakerjaan mampu lebih berkomitmen tinggi dalam pelayanan dengan mengoptimalkan prinsip tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel," ujar Menaker Hanif.

Menaker juga menekankan, BPJS Ketenagakerjaan harus meningkatkan keanggotaan dengan penyederhanaan prosedur dan memanfaatkan teknologi.

"BPJS Ketenagakerjaan harus mampu memperluas cakupan kepesertaan secara komprehensif dan signifikan melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan performa kinerja organisasi secara efektif dan efisien," ungkap Menaker Hanif.

Sekadar catatan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini telah melindungi 22,6 juta tenaga kerja dengan peserta aktif per Juni 2017 mencapai 23,2 juta tenaga kerja dari target sebesar 26,2 juta tenaga kerja pada akhir tahun 2017.

"Agar target tercapai perlu menciptakan kolaborasi yang positif untuk mencapai visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya. (mdk/ibs)