Mendag Enggar ungkap pentingnya aturan mematok harga beras
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membeberkan tiga alasan pentingnya pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau mematok harga beras. Salah satunya adalah memastikan kepentingan konsumen tetap terjaga.
"Saya menjelaskan ada tiga yang saya harapkan. Satu kepentingan konsumen kita jaga, jangan sampai terjadi fluktuasi harga kita biarkan karena ulah spekulan," ujar Enggar di Kantornya, Jakarta, Senin (31/7).
Kedua, pihaknya ingin petani terlindungi dengan pemberlakuan HET tersebut. Ketiga, pemerintah ingin menjamin anggota petani dan penggilingan beras kecil terlindungi.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana Kemendag mengontrol harga barang kebutuhan pokok? Kementerian Perdagangan turut andil dalam penurunan laju inflasi di tahun 2023, yakni pihaknya rutin melakukan kunjungan ke pasar-pasar di tanah air untuk memantau stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana Mendagri mengendalikan inflasi di Indonesia? Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
"Kita tidak akan mengabaikan. Petani kami prioritaskan. Ketiga, jangan kita membiarkan anggota petani dan penggilingan beras kecil itu mati oleh yang besar. Di dalam melakukan bisnis harus mempunyai moral dan etika," jelasnya.
Di kesempatan sama, Enggar juga mengingatkan pengusaha beras untuk tidak menimbun beras. Setiap perusahaan beras wajib melaporkan jumlah persediaan beras yang dimiliki di dalam gudang.
"Kami ingatkan kembali sudah ada Permendag 20 yaitu mereka wajib lapor perusahaan dan gudangnya serta stok tidak usah ada kekhawatiran," tuturnya.
Perusahaan yang tidak melaporkan jumlah stok beras di gudang dan ditemukan menyimpan beras saat terjadi kelangkaan, maka akan digolongkan sebagai penimbun. Dia juga menegaskan, pemerintah tidak akan segan melakukan penindakan.
"Ada gudang yang tidak dilaporkan dan penuh gudangnya dengan beras apalagi dengan beras langka maka dia kategori penimbun. Simpel saja. Menimbun itu pada saat beras langka, harga naik, dia simpan di gudang, nah itu dia nimbun. Begitu kedapatan nimbun kita tangkap," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak oknum penimbun beras yang ingin meraup keuntungan di tengah kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnyapenetapan regulasi HET beras ini menguatkan kebijakan relaksasi yang telah diberlakukan melalui Keputusan Kepala Bapanas sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSandiaga menanggapi keluhan masyarakat di Lombok Tengah terkait kenaikan harga komoditas bahan pangan.
Baca SelengkapnyaBulog juga memiliki kajian tersendiri atas pengadaan beras impor terhadap harga gabah petani di wilayah sentra produksi.
Baca SelengkapnyaMeskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca SelengkapnyaGuna mengendalikan harga komoditas, perlunya langkah preventif dari pemerintah pusat dan Pemda.
Baca SelengkapnyaHarga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan jelang akhir tahun 2023.
Baca SelengkapnyaZulkifli tak menapik terjadi kenaikan harga beras di sejumlah tempat.
Baca SelengkapnyaPemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp1.000 per kg.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia.
Baca SelengkapnyaRoy menyampaikan, Aprindo tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol harga yang ditentukan oleh produsen bahan pokok.
Baca Selengkapnya