Menengok Penyerapan Anggaran Provinsi Lampung Usai Dikritik Karena Jalan Rusak

Merdeka.com - Provinsi Lampung tengah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dipicu oleh curhatan TikToker Bima Yudho Saputro yang menyebut keluarganya mendapatkan intimidasi akibat mengkritik kondisi pembangunan Provinsi Lampung.

Bima mengaku kediamannya didatangi oleh pihak kepolisian setempat. Bima juga menyebut, sang ayah sampai ketakutan karena perlakuan yang diterimanya. Dirinya pun mengaku merasa khawatir dengan keselamatan orang tuanya selama tinggal di Australia untuk menuntut ilmu dan bekerja di sana.

"Dan hari ini bokap gue dipanggil sama Bupati Lampung Timur dan polisi dari kecamatan gue juga datang, kayak profiling gitu. Polisi minta ijazah SD, SMP, SMA, dan rekening gue. Semuanya. All the data," ucap Bima sambil menangis.

Diketahui, kritik Bima tersebut berkenaan dengan pembangunan infrastruktur Provinsi Lampung yang tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Salah satunya persoalan jalan rusak yang masih belum bisa diatasi.

"Jalan-jalan di Lampung tuh satu kilometer bagus, satu kilometer rusak," ungkapnya.

Lantas berapa realisasi belanja APBD Provinsi Lampung?

Melansir laman lampungprov.go.id di Jakarta, Minggu (16/4), disebutkan Pemerintah Provinsi Lampung menempati Peringkat Ketiga dalam Realisasi Belanja APBD se-Indonesia Tahun Anggaran 2022.

Tercatat, realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Ro6,752 triliun atau 95,01 persen, jauh berada diatas rata-rata provinsi sebesar 87,07 persen.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, prestasi capaian tersebut diraih melalui perencanaan yang baik. Dia menerangkan bahwa Pemerintah, baik itu pusat (kementerian/lembaga) maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota) harus menguasai dan memahami terkait tata kelola anggaran.

Dia pun meminta jajarannya untuk terus memastikan kegiatan belanja APBD dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga, daftar program belanja yang disusun harus berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada.

"Jangan sampai kebutuhan yang sangat mendesak tapi perencanaanya tidak sesuai dengan kebutuhan. Inilah yang membuat kita berprestasi karena tata kelola perencanaan, pelaksanaan terkait keuangan (anggaran) sesuai dengan sasaran, tepat dengan kebutuhan rakyat, bukan keinginan Gubernur," ujar Arinal.