Menteri Bahlil soal Perppu Cipta Kerja: Namanya Hidup Tak Bisa Memuaskan 100 Persen

Merdeka.com - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengaku tidak ambil pusing mengenai polemik atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menurutnya, penerbitan aturan yang dilakukan pemerintah sudah pasti demi kepentingan perekonomian Indonesia.

"Aku bingung sama orang-orang ini ya, belum baca sudah bilang tidak cocok, maunya seperti apa, namanya hidup tidak bisa memuaskan 100 persen manusia. Jadi kita jangan pernah mengharapkan kesempurnaan terhadap manusia, tetapi ingatkan bahwa kita ini berfikir untuk kemajuan bangsa untuk menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Bahlil dalam acara Economic Challenges: Ambisi Investasi Saat Resesi, Rabu (11/1).

Dia mengatakan, penolakan yang dilakukan masyarakat tepatnya pekerja/buruh terhadap Perppu Cipta Kerja tetap diperbolehkan di negara yang berdemokrasi ini. Namun, dirinya memastikan bahwa pemerintah tetap akan maju karena demi menjamin ketersediaan lapangan kerja serta membawa ekonomi Indonesia lebih baik.

"Itulah tujuan pemerintah. jadi kalo satu dua masih ngomel-ngomel terus ya udah namanya juga negara demokrasi biarkan saja," tandasnya.

Sebagai informasi, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy menyebut, sebenarnya visi dari Undang-Undang Cipta Kerja yakni untuk mendorong lebih banyak investasi masuk ke dalam negeri.

Dengan harapan, lebih banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi akan membuka peluang terciptanya lapangan kerja dan terserapnya angkatan kerja yang ada saat ini.

Namun kenyataannya, masyarakat melihat adanya kebuntuan antara para pekerja dan pelaku usaha mengenai poin-poin yang ditulis dalam UU Cipta Kerja itu sendiri, dan kemudian Mahkamah Konstitusi menilai adanya hal yang perlu diperbaiki dari Undang-Undang Cipta kerja.

"Belum selesai pemerintah melakukan perbaikan dari UU Cipta Kerja kemudian pemerintah muncul dengan Perppu yang dikeluarkan dalam periode yang singkat tanpa adanya diskusi publik mengenai isi yang berada dalam Perppu tersebut," ujar Yusuf kepada Merdeka.com.