Menteri Jonan percepat penyerahan DIPA anggaran 2017
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017 untuk segera melaksanakan program kerja.
"Di dalam pelaksanaan APBN, Bapak Presiden mengamanatkan kualitas harus baik, waktu harus tepat, dan juga kemanfaatannya harus bisa dinikmati masyarakat baik langsung maupun tidak langsung," kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/12).
Percepatan penyerahan DIPA tersebut merupakan tindak lanjut dari Penyerahan DIPA TA 2017 oleh Presiden pada Rabu (7/12) kepada seluruh pimpinan kementerian lembaga dan gubernur seluruh Indonesia.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Bagaimana cara Kementan melaksanakan arahan Presiden? Intinya kita siap melaksanakan arahan Bapak Presiden
Berdasarkan pagu defintif tahun 2017, Kementerian ESDM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7,03 triliun. Alokasi anggaran dalam DIPA tersebut digunakan untuk membiayai 12 program yang terdapat pada 11 unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM.
"Anggaran yang dialokasikan harus betul-betul digunakan untuk membiayai program-program yang sudah direncanakan dengan cermat, kata Jonan.
Alokasi anggaran sebesar Rp 7,03 triliun tersebut didistribusikan kepada 11 unit organisasi dan 30 satuan kerja, yang tertuang dalam 11 DIPA Induk.
"Bapak Presiden menghendaki pelaksanaan DIPA itu agar sesuai aturan dan dengan secepat-cepatnya. Oleh karena itu, lelang sudah diadakan sejak tiga minggu yang lalu," ujar Jonan.
Kementerian ESDM telah melaksanakan pengumuman lelang tahap satu hingga tahap tiga pada bulan November dan Desember 2016 sebanyak 324 paket dengan nilai Rp 3,03 Triliun. Pengumuman lelang tahap empat direncanakan dilaksanakan pada awal tahun 2017 sebanyak 53 paket senilai Rp324 miliar dan tanda tangan kontrak pertama direncanakan pada bulan Januari 2017.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaHal tersebut menurutnya agar menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaBima Arya menyampaikan, Prabowo meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk hemat agat tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca Selengkapnya