Menteri Sofyan: Digitalisasi Layanan BPN Pangkas Antrean 40 Persen
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan bahwa sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin, seluruh layanan publik akan didigitalisasi.
Tak terkecuali bagi Kementerian ATR/BPN, yang kini perlahan memanfaatkan elektronik untuk memudahkan pelayanan pertanahan. Hingga saat ini, ada 4 layanan pertanahan yang sedang dicoba dikembangkan di Kementerian ATR/BPN.
Sofyan mengklaim, 4 layanan ini dapat mengurangi antrean masyarakat yang ingin mengurus segala hal terkait pertanahan di kantor hingga 30 sampai 40 persen.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Bagaimana kemacetan di Jakarta berkurang? Sehingga, Latif mengatakan kemacetan yang kerap terjadi setiap jam pulang kerja akan berkurang mulai besok.
-
Bagaimana cara BPJS Ketenagakerjaan memudahkan akses layanan? Kali ini BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan Bank Mandiri Taspen (Mantap) dalam pemanfaatan layanan e-oten (autentikasi digital) sebagai salah satu kanal bagi peserta maupun ahli warisnya untuk melakukan konfirmasi pembayaran manfaat pensiun berkala.
-
Bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Diperlukan langkah khusus untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang memadai.
-
Bagaimana cara Soeharto mengurangi kemacetan? “Kalau pagi kan semua orang berangkat ke tempat kerja mereka sehingga jalanan sangat padat.Kalau saya ikut berangkat pagi, akan menambah kemacetan lalu lintas karena mereka akan diberhentikan polisi.Biarlah saya yang berangkat agak siang, tidak mengapa.“
-
Mengapa kemacetan di Jakarta berkurang? Karena, fenomena kemacetan saat jam pulang kerja terjadi karena aktivitas kegiatan menjelang buka puasa.
"Ada 4 layanan yang kami perkenalkan, seperti layanan cek tanah, HT elektronik dan lainnya. Itu secara teori mengurangi antrean di ATR/BPN 30 hingga 40 persen," ungkapnya di Jakarta, Kamis (31/10).
Secara perlahan, seluruh kantor ATR/BPN di Indonesia akan terdigitalisasi hingga tahun 2025. Hal ini demi akomodasi keperluan masyarakat tentang pertanahan lebih efektif dan akurat.
"Pak Presiden kan mengatakan digital itu melayani, bagaimana kita gunakan pendekatan IT sehingga pelayanan publik tentang tata ruang dan pertanahan lebih baik, transparan dan cepat," imbuhnya.
Dengan terus digenjotnya digitalisasi ini, diharapkan target Kementerian ATR/BPN dalam menghimpun seluruh data tanah di Indonesia pada 2025 akan terwujud.
Sebelumya, Menteri Sofyan bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk membahas kecocokan data lahan baku sawah. Nantinya, akan ada satu data yang disepakati seluruh pihak sehingga memudahkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah pangan di Indonesia.
Reporter: Athika
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi Kristiyana, layanan sertipikat elektronik ini merupakan strategi penting di era digital.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi ini meliputi tujuh layanan pertanahan yang bisa dilakukan secara cepat
Baca SelengkapnyaPELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca SelengkapnyaPersetujuan ini diberikan setelah Kemenhub berhasil mengurangi jumlah aplikasi yang sebelumnya mencapai lebih dari 300 menjadi hanya 9 aplikasi.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.
Baca SelengkapnyaImplementasi ditandai dengan diserahkannya 12 sertifikat tanah elektronik.
Baca SelengkapnyaAplikasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) dan program Pelayanan Tanah Akhir (Pelataran) yang terbukti memudahkan masyarakat
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaPNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca Selengkapnya