Menteri Sri Mulyani Beberkan Seberapa Bahaya Dampak Pemakzulan Trump Bagi Ekonomi

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebutkan Indonesia harus mewaspadai dampak dari rencana pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sebab, kondisi ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi global.

"Bagi kita tentu dari sisi politik dinamika proses politik yang terjadi di negara itu, kita hormati saja yang terjadi di proses itu. Bagi kita yang harus diwaspadai yaitu pengaruh merembes ke perekonomian kita," kata Menteri Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/12).

Dia menjelaskan meski hal itu merupakan kondisi politik dalam negeri AS, namun negara tersebut merupakan pusat ekonomi terbesar. Apa yang terjadi pada AS, dampaknya akan meluas kemana-mana.

"Ini suatu proses politik di AS yang elite sangat terbelah antara republikan dan demokrat yang telah menimbulkan sesuatu ketegangan dan kondisi politik yang eskalasinya sangat tinggi sampai kepada impeachment. Sebagai negara ekonomi terbesar di dunia dinamika ini akan memberikan pengaruh," ujarnya.

Dampak pertama, kata dia, akan mempengaruhi confidence atau kepercayaan investor kepada AS jelang pemilu 2020. Rendahnya kepercayaan investor akan mempengaruhi laju perekonomian negara tersebut.

"Karena seperti saya sampaikan tadi AS merupakan satu satunya negara maju yang relatif tumbuhnya cukup kuat. Tetapi kemarin suku bunga federal Reserve sudah berhenti naik,” ujarnya.

Hal itu, diprediksi akan semakin parah dengan adanya gejolak politik berupa pemakzulan tersebut. "Ditambah dinamika politik tentu akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi AS. Sementara ekonomi di negara lain tidak menunjukkan adanya positive turn. Jadi 2020 kita harus betul-betul mewaspadai dinamika ini," tegasnya.

Namun, dia tetap optimistis Indonesia akan mampu menghadapi tantangan ekonomi global di tahun-tahun berikutnya. Asalkan kewaspadaan perlu ditingkatkan.

"Namun kalau angka di Oktober dan November sudah menunjukkan belokan yang positif ini adalah modal yang cukup baik. Kita harap Desember ini biasanya ada faktor seasonality ini bisa menjadi lebih positif. Dari sisi penerimaan pajak sektor sektor menunjukkan adanya penguatan. Ini nanti akan bagus untuk masuk di tahun 2020. Namun kewaspadaan (pemakzulan Trump) harus kita tingkatkan," tutupnya.

DPR AS Putuskan Trump untuk Dimakzulkan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dimakzulkan DPR dalam sidang yang berlangsung Rabu malam waktu setempat. DPR mendasari keputusannya pada dua dakwaan dalam pemungutan suara - penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres dalam proses penyelidikan.

Hasil pemungutan suara, hampir semua anggota Demokrat setuju dengan dua dakwaan tersebut dan semua anggota Republik menentang. Pemungutan suara untuk pasal pertama pemakzulan yaitu penyalahgunaan kekuasaan, 230 anggota DPR setuju dan 197 menolak. Untuk dakwaan menghalangi Kongres, 229 anggota DPR setuju dan 198 menolak.

Namun Trump tidak langsung lengser dari kursi presiden. Dia masih akan melalui tahap selanjutnya, yaitu sidang Senat. Nasibnya akan ditentukan di sidang Senat.

Trump menjadi presiden ketiga dalam sejarah AS yang dimakzulkan DPR. Dua presiden sebelumnya yaitu Bill Clinton dan Andrew Johnson, namun keduanya lolos di sidang Senat. Sidang pemakzulan Trump dipimpin langsung Ketua DPR, Nancy Pelosi.

Alur Proses Pemakzulan Presiden AS

Dilansir dari BBC, Kamis (19/12), tahap pertama adalah DPR melakukan pemungutan suara atas pasal-pasal yang menjadi dasar seorang presiden bisa dimakzulkan. Jika pasal-pasal tersebut telah ditetapkan, para anggota DPR akan melakukan pemungutan suara.

Jika kurang dari 51 persen anggota DPR tak setuju pemakzulan, maka presiden akan tetap menjabat atau prosesnya tak bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Namun jika mayoritas atau 51 persen anggota DPR setuju pemakzulan, maka akan berlanjut ke sidang Senat.

Setelah tahapan berlanjut di sidang Senat, akan kembali dilakukan pemungutan suara. Jika presiden dinyatakan bersalah atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya hanya oleh 2/3 dari seluruh anggota Senat, maka presiden akan tetap menjabat sampai habis masa jabatannya. Jika 67 persen anggota Senat menyatakan presiden bersalah, maka presiden akan lengser dan digantikan wakil presiden.

Senat AS saat ini dikuasai Partai Republik, yang merupakan partai pengusung Trump dalam Pilpres 2016 lalu. Ketua Senat Republik Mitch McConnell pekan lalu mengatakan para senator Republik akan melakukan upaya "koordinasi total" dengan tim presiden selama persidangan di tingkat Senat. Karena itulah dinilai sangat sulit bisa melengserkan Trump.

"Tak ada bedanya antara posisi presiden dan posisi kami terkait bagaimana mengatasi hal ini," kata McConnell dalam wawancara dengan Fox News, dilansir dari Channel News Asia, Kamis (19/12).