Misbakhun minta tim ekonomi wujudkan janji Presiden Jokowi

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat kerja dengan perwakilan pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit dan pembiayaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta tim ekonomi pemerintah bekerja keras mewujudkan semua janji Presiden Jokowi saat kampanye presiden beberapa tahun lalu. Di mana pertumbuhan ekonomi dipatok pada angka kisaran 7 persen.

"Karena tahun 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik pemilu 2019. Setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019," ujar Misbakhun di Gedung Parlemen Senayan, Senin (12/06).

Orang lain juga bertanya?

Misbakhun mengatakan tim ekonomi juga harus mewujudkan keseimbangan penggunaan anggaran. Hal ini supaya setiap utang yang dibuat oleh pemerintah, fokus untuk membiayai pembangunan bukan utang yang sebagian dipakai untuk menutup pembayaran cicilan.

Selain itu, pemerintah juga diminta benar-benar serius dalam koordinasi dan melakukan berbagai langkah memperbesar peran pembiayaan Non APBN untuk pembangunan infrastruktur. Di mana hal tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Misbakhun menambahkan, koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan Non APBN menjadi sangat penting karena proyek infrastruktur menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi dan harus digali dari semua potensi sumber pendanaan.

"Karena range target pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 pada RAPBN 2018 butuh sumber dana yang besar dan harus berasal dari semua sektor yang bisa menggerakkan ekonomi nasional," pungkasnya.

Pihak pemerintah yang hadir pada rapat kerja hari ini, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.

(mdk/bim)