Pemerintah Jokowi bakal perluas sektor industri bisa manfaatkan tax holiday
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK mengkaji pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday. Bahkan rencananya, cakupan sektor industri penerima insentif tax holiday ini akan diperluas kembali.
"Iya mau diperluas (sektor penerima tax holiday), karena itu memang sektor-sektor yang penting buat kita, tapi yang investasi di sana tidak terlalu banyak yang mau, karena itu merupakan andalan dari masing-masing negara," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Kantornya, Jakarta, Rabu (19/9) malam.
Pemerintah sendiri telah menetapkan 17 industri pionir yang mendapatkan fasilitas tax holiday. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Kenapa Menaker mendorong perusahaan bantu UMKM? Jadi bangun UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota Malang, Dinas UMKM Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi juga harus menjadi perhatian perusahaan-perusahaan besar,' kata Menaker saat membuka Festival Bentoel Bangun Bangsa 2023 di Malang, Selasa (29/8).
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
Menko Darmin mengakui, saat ini masih banyak sektor yang belum banyak dilirik investor untuk menanamkan modalnya dengan memanfaatkan fasilitas tax holiday. Atas dasar pertimbangan itulah, pemerintah mencoba memperluas kembali sektor-sektor yang sekiranya bisa menjadi andalan.
"Kayaknya ada beberapa yang belum masuk waktu itu karena agak terburu-buru, kami sangat fokus pada besi baja dan turunannya, kemudian petrokimia, farmasi. Di luar itu, kayaknya ada beberapa yang masih potensial untuk dimasukkan," kata Menko Darmin.
Darmin menyebut, pemerintah tidak ingin terlalu cepat memutuskan sektor mana saja yang menjadi potensial. Terlebih, pihaknya masih ingin mendalami lebih lanjut guna memastikannya. "Memang kami me-review kembali. Pertama, perlu dicocokkan dengan beberapa data yang lain," pungkas Darmin.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Jokowi ingin agar insentif tax holiday yang ditawarkan pemerintah bisa benar-benar menjadi daya tarik bagi investor menanamkan modalnya di dalam negeri. Salah satunya mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu pembebasan kewajiban pajaknya melalui tax holiday.
"Presiden meminta saya untuk mengkaji apabila tax holiday bisa diperpanjang sampai 50 tahun tapi limited time, sehingga betul-betul bisa mengundang investor dan menanamkan modalnya di Indonesia," ujar dia di Istana Bogor.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaProgram insentif pajak ini bersifat fleksibel sesuai arahan Otorita IKN (OIKN).
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus memberikan dukungan untuk mengakselerasi perkembangan KEK melalui pemberian sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui hingga kini belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan kredit didukung oleh sisi permintaan yang tetap baik dari korporasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengajak pebisnis yang hadir pada APEC CEO Summit lebih agresif dan cepat memanfaatkan peluang investasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaInsentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya