Pemerintah Jokowi segera buka perekrutan CPNS tahun 2018

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK kembali akan membuka selesksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2018 ini. Kepastian perekrutan dan berapa jumlahnya akan diputuskan Kementerian PAN-RB dalam waktu dekat.

"Pengajuan (dari kementerian/lembaga) sudah, tinggal kita putuskan. Rekrutmen ini berdasarkan beban kerja," ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB), Asman Abnur di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Senin (22/1).

Asman menjelaskan, masing-masing kementerian/lembaga telah mengajukan kuota perekrutan kepada KemenPAN-RB melalui aplikasi e-formacy.

Perekrutan PNS ini sangat berkaitan dengan pensiun. Tahun ini, sekitar 220.000 PNS di seluruh Indonesia akan pensiun. Hal ini juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah formasi yang dibuka.

"Tahun ini PNS yang akan pensiun sekitar 220.000. Kita pakai prinsip minus growth, artinya kita terima tidak lebih dari itu. Harap akan baru yang baik dan lebih bermutu lagi," kata dia.

Jumlah ini kemudian akan ditambah dengan formasi penerimaan CPNS tahun 2017 yang belum terisi. Jumlahnya mencapai sekitar 4.000 formasi. "Yang 4.000 (jumlah formasi yang tidak terisi dalam seleksi tahun 2017) kita ganti 2018," ujarnya.

Kementerian PAN-RB katanya juga terus membenahi sistem seleksi PNS. Salah satunya dengan cara menambah koleksi soal yang digunakan dalam proses seleksi.

"Dari 14.000 koleksi soal sekarang, kita punya 32.000 koleksi soal untuk 2018 ini. Mudah-mudahan akan ada perbaikan-perbaikan dalam sistem penerimaan."

Sementara itu, khusus untuk penerimaan PNS di daerah, Asman mengatakan akan lebih fokus pada pengembangan potensi daerah. Karena itu, formasi PNS yang dibuka akan disesuaikan dengan potensi pengembangan daerah yang dimaksud.

"Pemda juga mengajukan. Tadi juga disampaikan ke Pak Bambang (Menteri PPN/Kepala Bappenas) yang menyoroti dimana kekuatan daerah itu, Misalnya di bidang pertanian kita akan mengisi PNS yang betul-betul punya kompetensi di bidang pertanian. Kalau daerahnya punya potensi wisata kita akan dukung PNS yang punya latar belakang pariwisata," ungkapnya.

Diharapkan dengan strategi ini, potensi daerah akan menjadi lebih lebih baik yang kemudian bisa menjadi motor penggerak untuk memajukan daerah.

Selain itu, komposisi belanja daerah yang digunakan untuk belanja pegawai juga tak luput dari perhatian Kementerian PAN-RB. Daerah dengan komposisi belanja pegawai di atas 50 persen belum akan diberikan penambahan PNS.

"Belanja pegawainya nggak boleh lebih dari 50 persen. Sekarang masih banyak daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen. Kalau di atas 50 persen kita nggak beri dulu penambahan pegawai," tegas Asman.

"Tentu yang kita pertimbangkan jumlah PNS yang pensiun di daerahnya berapa orang," tandasnya.