Pemerintah Jokowi segera luncurkan paket kebijakan XVI, atur tata niaga ekspor impor

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK kembali berencana menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI yang mengatur mengenai tata niaga ekspor impor. Kebijakan tersebut masih terus dibahas hingga kini.

"Pak Darmin (Menko Perekonomian) dan Pak Presiden sangat ngotot urusan tata niaga ekspor-impor. Mungkin menjadi menjadi paket XVI. Itu kan utang kita sejak lama," ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Senin (29/1).

Edy mengatakan, kebijakan tersebut nantinya akan menghilangkan rekomendasi untuk impor bahan baku kebutuhan industri. Sebab, selama ini untuk mengimpor bahan baku tertentu, industri memerlukan adanya rekomendasi dari kementerian terkait.

"Yang kami hilangkan rekomendasi pokoknya untuk kegiatan industri harus kami permudah. Jadi sistemnya pengawasan post border. Tapi kalau untuk barang konsumsi harus ada pra-edar seperti punya BPOM ada ML (izin untuk industri besar dan bersifat impor), MD (izin untuk industri besar dan bersifat lokal). Tapi berlakunya tidak diskriminatif," jelasnya.

Edy berharap dengan adanya paket kebijakan tersebut, kebutuhan bahan baku industri bisa terpenuhi tepat waktu. Sehingga industri dapat tumbuh sesuai target dan mendorong produknya untuk ekspor. "Pokoknya kalau bahan baku tidak boleh diganggu, supaya cepat. Apalagi untuk tujuan ekspor seperti kemudahan impor tujuan ekspor," tandasnya.