Per Hari Ini, Kemenkeu Salurkan Dana BOS Rp9,8 Triliun ke 136.579 Sekolah
Merdeka.com - Kementerian Keuangan menganggarkan Rp54,32 triliun untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun ini. Dana tersebut naik 6,03 persen dari tahun lalu dan dialokasikan untuk membiayai 45,5 juta siswa di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, per hari ini pemerintah telah menyalurkan dana BOS tahap pertama sebesar Rp9,8 triliun ke seluruh Indonesia. Adapun jumlah sekolah yang menerima sebanyak 136.579 sekolah.
"Tanggal 10 Februari pemerintah menyalurkan kepada 136.579 sekolah yang akan dapat Rp9,8 triliun. Penyaluran tahap pertama dilakukan ke 34 Provinsi di Indonesia," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Senin (10/2).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang bantu program BRI untuk anak SD? Terkait dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa BRI senantiasa memberikan dukungan bagi kemajuan pendidikan dan kecerdasan anak-anak Indonesia melalui program BRI Peduli.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana Gubernur Kalsel membantu SMAN 1 Tabunganen? Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel memberikan bantuan sebanyak Rp10 juta, sementara Kepala Disdikbud Kalsel turut membantu pembangunan sekolah senilai Rp5 juta.
-
Apa yang diberikan BRI untuk SDN 1 Sumberejo? Dalam kegiatan ini BRI secara khusus menyalurkan bantuan renovasi sekolah bagi SDN 1 Sumberejo yang diketahui sebagai salah satu sekolah dengan bangunan tidak layak wilayah di Kabupaten Malang.
Penyaluran BOS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Dana BOS ini merupakan dana yang digunakan dalam kegiatan operasional kegiatan belajar di sekolah dasar, menengah, sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).
Penyaluran Dana BOS dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah dengan tujuan untuk memangkas birokrasi. Sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan Dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya mendukung penyaluran dilakukan langsung dari rekening negara ke sekolah. Meski demikian, pemerintah tetap akan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
"Jadi pemindahan kewenangan anggaran yang tadinya di provinsi, harus stop dulu di provinsi, masuk sekolah. Otomatis kita menginginkan agar anggaran tersebut juga akuntabel, dapat dipertanggugjawabkan. Sebagai pembina dan pengawas, kita tahu 113.000 diawasi tidak mudah apalagi anggaran cukup besar," jelasnya.
Ubah Skema Penyaluran Dana BOS
Pemerintah mengubah cara penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahun lalu, penyaluran dilakukan melalui empat tahapan, namun untuk tahun ini diubah menjadi tiga tahap dengan masing-masing rincian tahap I sebesar 30 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 30 persen.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tahun ini mengalokasikan sebanyak Rp54,32 triliun untuk dana BOS. Dana tersebut naik 6,03 persen dari tahun lalu untuk membiayai 45,5 juta siswa di Indonesia.
"Kita tahu BOS 2020 akan capai Rp54,32 triliun. Ini naik 6,03 persen dari tahun lalu dan bos dihitung berdasarkan per kepala siswa di tiap sekolah, alokasi per sekolah. Bos ada tiga jenis, reguler kinerja dan afirmasi. Untuk siang hari ini kita fokus ke BOS reguler yang diubah penyalurannya," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (10/2).
Dia mengatakan, penyaluran BOS reguler tahap I akan dilakukan pada Januari. Kemudian tahap II akan dilakukan paling lama pada April, sedangkan tahap III dilakukan paling lambat di September 2020.
"Untuk jenis BOS lainnya seperti BOS kinerja dan BOS afirmasi, kita berikan sekaligus paling cepat April 100 persen. Ini yang akan berubah banyak di BOS reguler. Tujuannya mendorong dan mendukung program merdeka belajar," paparnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah membangun sebanyak 3.743 sekolah baru.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaBLT Nino akan diberikan dengan nominal Rp200.000 per bulan selama dua bulan yakni November-Desember 2023.
Baca SelengkapnyaMeningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca SelengkapnyaSementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut masuk dalam kegiatan Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang pada tahun depan akan menyasar 552 anak.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya