Produsen baja ringan keluhkan kebijakan bea masuk impor bahan baku

Merdeka.com - Produsen baja ringan yang tergabung dalam tiga asosiasi, yaitu ARFI (Asosiasi Roll Former Indonesia), APBRI (Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia) dan ASBARINDO (Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia) meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang rencana penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk bahan baku Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) Warna sebesar 49 persen dari RRT (China) dan sebesar 18 persen dari Vietnam.

Kebijakan ini sendiri merupakan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan permohonan PT NS Blue Scope Indonesia.

Ketua Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Novia Budiman mengatakan, kebijakan ini akan menaikkan harga impor BJLAS Warna, sehingga produsen atap metal dan baja ringan harus membeli BJLAS Warna dari industri dalam negeri. Padahal kapasitas produksi dalam negeri sendiri masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan produsen.

"Kapasitas produksi BJLAS Warna dalam negeri hanya sebesar 150.000 ton per-tahun, sementara tingkat konsumsi BJLAS Warna rata-rata 350.000 ton per- tahun. Akan terjadi keterbatasan pasokan yang akibatnya banyak produsen atap metal akan tutup karena kekurangan pasokan bahan baku," ujar Novia dikutip dari Antara, Rabu (6/12).

Ketua Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (ASBARINDO), Dwi Sudaryono mengatakan, dengan adanya kebijakan bea masuk anti dumping ini, nantinya secara langsung akan mengganggu industri hilir baja dalam negeri yang berupa produksi atap metal dan baja ringan. Hal ini tentu saja akan berimbas pada pasokan bahan baku pada sektor konstruksi dan properti.

"Padahal pemerintah sedang gencar menggalakkan kedua sektor tersebut, baik untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur maupun menggenjot program pembangunan 'Sejuta Rumah' yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Jika ini terjadi, imbasnya program pro rakyat Presiden Jokowi akan terganggu," kata Dwi.

Ketua Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI), Benny Lau meminta pemerintah mengkaji kembali penetapan bea masuk anti dumping tersebut. Maraknya impor, selain keterbatasan pasokan dalam negeri, juga dikarenakan selisih harga yang jauh antara bahan baku baja lokal dan impor.

"Jika pemerintah komit memperhatikan industri hilir baja dalam negeri, pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan ini. Harga bahan baku lokal tidak kompetitif, kalau ini dipaksakan, produsen atap metal dan baja ringan akan kesulitan mendapat bahan baku. Nantinya tidak hanya program Sejuta Rumah saja yang terganggu, tapi pelaku usaha industri hilir baja ringan bisa tutup dan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah," ujar Benny.