Ramai Pengangguran Digaji, ini Penjelasan Lengkap Menteri Hanif Soal Kartu Prakerja

Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri, mengaku pihaknya masih mengkaji rencana program kartu Prakerja untuk pengangguran Indonesia. Kartu ini merupakan salah satu program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Nanti, kita masih kaji dulu dalam waktu sesegera mungkin. Tapi intinya bahwa pendekatan itu menjawab problem riil dari ketenagakerjaan kita," kata Menteri Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Menurut dia, salah satu hal yang saat ini masih dikaji yaitu, apakah para penerima kartu Prakerja ini akan diberikan sejumlah uang hingga pemberian pelatihan sampai mendapatkan pekerjaan. "Ya kalau bahasa beliau (Jokowi), kan honor ya, nanti kita kaji lah. Misalnya konkretnya seperti apa? Ada semacam insentifnya?" ucapnya.

Kendati begitu, Menteri Hanif mengatakan bahwa tujuan utama dari program ini bukan fokus pada pemberian gaji, melainkan memberikan pelatihan kerja bagi para pengangguran lulusan SD, SMP, SMA/SMK ataupun korban PHK. Pelatihan yang diberikan nantinya akan berfokus pada perbaikan dan peningkatan keahlian, sesuai dengan bidang yang dikuasai.

"Contoh korban PHK, berapa lama kamu cari pekerjaan baru. Itu kan diasumsikan ada dua masa waktu. Satu adalah masa dia memperbaiki skill, upgrade skill atau ganti skill," katanya.

Pemberian gaji, kata dia, merupakan kompensasi bagi para penerima kartu Prakerja karena meninggalkan keluarganya selama mengikuti pelatihan hingga mendapatkan pekerjaan. Namun, Menteri Hanif enggan berbicara soal besaran uang yang akan diterima oleh para penerima kartu tersebut.

"Setelah punya skill baru, dia harus punya waktu untuk cari kerja. Pada saat pelatihan dan cari kerja baru, keluarganya siapa yang urus? Itu maksudnya kenapa insentif-insentif itu diperlukan. Bentuknya seperti apa, besarnya seperti apa, nanti lah," jelas dia.

Menteri Hanif menyebut bahwa kartu Prakerja ini menjawab permasalahan pengangguran di Indonesia, yang disebabkan oleh ketimpangan keahlian (skill gap). Dia mencontohkan dari 131 juta angkatan kerja di Indonesia, 58 persen adalah lulusan SD dan SMP.

Artinya, 6 dari 10 orang lulusan SD-SMP memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Sementara sisanya, 42 persen adalah lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi.

"Kalau dari 4 orang, kira-kira berarti tiga gugur. Berarti dari 10 orang hanya 1 yang berpendidikan baik, dan pendidikannya itu sesuai dengan pasar kerja. Inilah kenapa jawabannya jadi skill. Makanya, ketika pak Jokowi menyampaikan soal kartu prakerja itu ya beliau ngerti masalah, dan itu tepat sasaran ketika dimunculkan sebagai sebuah isu program," tutur Menteri Hanif.

Sebelumnya, capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi memamerkan sejumlah program baru. Program itu antara lain, Kartu Sembako Murah, Kartu Pra-Kerja, dan KIP Kuliah.

Dia mengatakan pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikuti pelatihan tak perlu khawatir. Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji.

"Kalau belum dapat pekerjaan (pengangguran) kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan," kata Jokowi saat menghadiri acara ngopi bersama milenial Sulawesi Tenggara, di Kendari, Jumat, 1 Maret 2019.

Reporter: Lisza Egham

Sumber: Liputan6