RAPBN 2017, DPR minta pemerintah tak naikkan harga solar
Merdeka.com - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan mengatakan pihaknya punya perhitungan berbeda dengan pemerintah dalam asumsi harga minyal dunia atau Indonesia Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2017. DPR sepakat menetapkan asumsi harga ICP sebesar USD 45 per barel, lebih tinggi dari asumsi pemerintah yang dipatok USD 40 per barel.
"Kami menetapkan harga minyak mentah sebesar USD 45 per barel, berbeda dengan usulan Kementerian ESDM yang dipatok USD 40 per barel," kata Gus di Komplek Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).
Gus menambahkan penetapan ICP menjadi USD 45 per barel sesuai dengan perhitungan ICP lifting ditetapkan 820.000 barel per hari (bph) dan lifting gas bumi 1.250 juta barel oil ekuivalen per day (boepd).
-
Bagaimana menghitung konsumsi BBM? Untuk menentukan konsumsi bahan bakar menggunakan metode full to full, pertama-tama catat angka odometer pada saat mengisi tangki bensin hingga penuh. Setelah itu, catat angka odometer lagi setelah melakukan pengisian ulang. Hitung selisih antara kedua angka tersebut dan bagi dengan jumlah liter bahan bakar yang diisi ulang.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM? Dia menambahkan komposisi terbesar dalam menentukan harga BBM adalah harga ICP karena merupakan bahan baku. Jadi kalau harga ICP lebih tinggi dibandingkan nilai tukar maka harga ICP yang dominan menentukan harga BBM tersebut. 'Kalau keduanya bergerak naik (nilai tukar dan ICP), maka mempercepat penyesuaian harga BBM,' kata Tauhid.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Berapa harga baterai mobil listrik? Harga baterai sebuah mobil listrik dapat mencapai Rp500 jutaan.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM non subsidi? Harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
Selain itu, pada rapat tersebut, Komisi VII mengoreksi pemangkasan subsidi BBM. Adapun bahan bakar jenis solar berdasarkan perhitungan subsidi menjadi Rp 500 dari subsidi sebelumnya Rp 1.000 per liter.
"Kami usul harga minyak solar tidak ada kenaikan untuk tahun ini," katanya.
Di tempat sama, Menteri ESDM Sudirman Said mengusulkam asumsi dasar makro, mulai dari Indonesian Crude Price (ICP) alias patokan harga minyak Indonesia hingga subsidi energi untuk RAPBN 2017.
"ICP untuk RAPBN 2017 diusulkan antara USD 35-45 per barel. Turun dibanding asumsi ICP dalam APBN 2015 yang sebesar USD 50 per barel," kata Sudirman.
Sedangkan, untuk lifting migas ditargetkan antara 1,790 sampai 1,910 barel setara minyak per hari (barel oil equivalent per day/boepd). Turun dibanding APBN 2015 sebesar 1,985 boepd. Selain itu, Lifting sebesar 1,790-1,910 juta boepd ini terdiri dari lifting minyak bumi 740.000-760.000 barel per hari (bph) dan lifting gas 1,05 juta sampai 1,15 juta boepd.
Terakhir, pemerintah mengusulkan subsidi untuk solar antara Rp 350 sampai Rp 1.000 per liter. Adapun subsidi listrik antara Rp 43,21 triliun hingga Rp 60,53 triliun. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaHarga minyak mentah dunia terus menunjukan tren pelemahan hingga USD74,5 per barrel. Meski demikian, penurunan itu tidak diikuti oleh harga BBM Pertamina.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut disiapkan demi menjaga stabilitas harga energi.
Baca SelengkapnyaBahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaNantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca SelengkapnyaHarga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaCorporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa saat ini Pertamina sedang meninjau kemungkinan penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca SelengkapnyaPembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.
Baca SelengkapnyaHarga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.
Baca SelengkapnyaRencana penggunaan dana BOS ini pertama kali diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga
Baca SelengkapnyaPenyesuaian harga BBM non subsidi, dilakukan setiap awal bulan.
Baca Selengkapnya