Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Februari Capai Rp211,5 Triliun
Wakil Menteri berpandangan efisiensi anggaran tak berdampak banyak terhadap kualitas belanja pemerintah.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat per Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merincikan jumlah realisasinya yang meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp83,6 triliun atau 7,2 persen dari pagu. Sedangkan realisasi belanja Non K/L mencapai Rp127,9 triliun atau 8,3 persen dari pagu.
Belanja K/L yang digunakan untuk belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri sebesar Rp36,3 triliun atau 11,9 persen. Serta belanja bantuan sosial mencalai Rp25,9 triliun atau 19,2 persen.
"Seperti saya sampaikan dalam proses efisiensi anggaran memang tidak diturangi, tidak disentuh. Selain itu juga belanja bantuan sosial yang juga tetap berjalan, tetap disalurkan sesuai dengan jadwal yang memang tetap menjadi agenda prioritas nasional. Jadi pembayaran kepada PBI, program PKA, Kartu Sembako, KIP kuliah, dan seluruh bantuan sosial lainnya tetap dijalankan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (13/3).
Lalu komponen kedua dari belanja pemerintah pusat yakni belanjaan non K/L sebesar Rp127,9 triliun, dipakai untuk pembayaran manfaat pensiun seperti gaji, gaji pegawai, pensiun.
"(Ini) tidak termasuk yang terkena efisiensi, jadi tetap dibayarkan. Subsidi dan juga kompensasi tetap disalurkan kepada masyarakat," tambah Suahasil.
Untuk pembayaran manfaat pensiun disalurkan sebesar Rp35,3 triliun dan subsidi dan kompensasi sebesar Rp10,7 triliun.
Jumlah dari Rp10,7 triliun terdiri dari subsidi BBM realisasinya 1,482 ribu kiloliter, LPG 3 kg 689,1 juta kg, listrik bersubsidi 41,8 juta pelanggan.
Kemudian diskon listrik 50 persen pada Januari hingga Februari 2025 masing-masing 71,1 juta pelanggan dan 64,8 juta pelanggan, serta pupuk sebanyak 1,30 juta ton.
"Ini diskon listrik yang 50 persen yang kita lakukan. Dan juga penyaluran pupuk pada tahun 2025 sampai dengan Februari telah disalurkan 1,3 juta ton. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sampai dengan Februari untuk pupuk baru disalurkan 0,87 juta ton," tutup Suahasil.
