Follow
Saran BPS agar belanja pemerintah bisa entaskan kemiskinan di 2018
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK berencana menerapkan e-goverment mulai tahun depan. Hal ini agar anggaran yang dimiliki efektif untuk mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan transparansi. Namun, penerapan e-goverment ini masih terkendala koordinasi antar kementerian dan lembaga yang masih mempunyai ego sektoral.
"Koordinasi antar KL itu ditingkatkan. Tidak boleh mikir sektoral. Kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan, pendekatan harus terintegrasi karena ini multidimensional. Tidak bisa disentuh dari pendidikan dan kesehatan saja, tetapi dari seluruh kementerian," ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Selasa (7/11).
Selain e-goverment, pemerintah juga akan menerapkan e-procurement. Di mana, proses lelang nantinya tidak akan ada pertemuan antara pelaksana dan peserta lelang, sehingga tidak ada tindakan tidak profesional dari para pegawai pemerintah.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong sinergi antara pendidikan dan ketenagakerjaan? 'Antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan dibutuhkan sinergi dalam perbaikan kualitas sumber daya dalam standar kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat global. Sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang tepat akan membawa kemajuan bagi suatu negara dan peradaban dunia, ' ujar Ida Fauziyah.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Apa program utama kemenko perekonomian untuk mengatasi kemiskinan? 'Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir. Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,' kata Menko Airlangga.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa fokus Pemkab Kutim di sektor kesehatan? Sementara itu, di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kabupaten Kutai Timur, dr. Bahrani Hasanal menyampaikan pihaknya focus pada pencegahan dan screening stunting.
"Kita bisa efisiensi banyak banget dan transparansi terjaga. Itu kita lakukan di APBN 2018," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan Kabinet Merah Putih tak ada lagi perbedaan pandangan atau pemahaman politik. Semua satu komando mewujudkan visi misi Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Bahtiar Baharuddin mengajak seluruh ASN lingkup Pemprov Sulsel berkolaborasi atasi kemiskinan ekstrem.
Baca Selengkapnya
Evaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.
Baca Selengkapnya
Menteri Sosial menyebutkan selama ini kementerian terkait dan instansi atau lembaga bergerak dalam pendampingan keluarga miskin menggunakan data berbeda.
Baca Selengkapnya
Pembahasan dengan Prabowo, setelah Kemensos berkoodinasi dengan Menko PMK dan kementerian lainnya yang memiliki data-data.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten terus berupaya melakukan percepatan pengentaskan kemiskinan di Trenggalek dengan program yang lebih efektif.
Baca Selengkapnya
Bupati diterima langsung oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Robben Rico.
Baca Selengkapnya
Fatoni menyebut rapat ini sangat penting, dikarenakan untuk menangani hal tersebut diperlukan koordinasi seluruh OPD.
Baca Selengkapnya
Agus menjelaskan saat ini pemerintah sedang menyusun data terpadu sosial ekonomi
Baca Selengkapnya
Kebijakan OECD yang menjadi rujukan berbagai negara maju bisa menjadi dorongan bagi Indonesia untuk menaikkan standar.
Baca Selengkapnya