Sertifikasi Lahan Indonesia Tertinggal 100 Tahun dari Jepang dan Korea
![Sertifikasi Lahan Indonesia Tertinggal 100 Tahun dari Jepang dan Korea](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2019/01/10/1038196/540x270/sertifikasi-lahan-indonesia-tertinggal-100-tahun-dari-jepang-dan-korea.jpg)
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, mengatakan sertifikasi lahan di Indonesia tertinggal 100 tahun jika dibandingkan dengan Jepang dan Korea. Sementara, dibandingkan dengan Taiwan, Indonesia tertinggal sekitar 79 tahun.
"Di Jepang, Korea, seluruh tanah terdaftar lebih dari 100 tahun lalu. Di Taiwan pada tahun 40-an, habis perang. Di Australia apalagi, negara maju apalagi," ujar Menteri Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/1).
Sertifikasi lahan di negara-negara tersebut membuat sengketa tanah berkurang. Sebab, dengan mudah dapat diketahui siapa pemilik lahan dan juga luas yang dimiliki.
-
Bagaimana cara Presiden Jokowi mempercepat proses sertifikasi tanah? Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi memotong proses sertifikasi tanah yang bertele-tele.
-
Siapa yang meminta percepatan sertifikasi tanah? Menurut Raja Juli, hal tersebut merupakan pesan Presiden Jokowi guna melakukan percepatan sertifikasi tanah.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Kenapa penting untuk mengurus sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki. Sehingga masyarakat dianjurkan untuk segera melakukan pembuatan akta tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdekat.
-
Apa saja syarat untuk mengurus sertifikat tanah? Sebelum melakukan pengurusan sertifikat tanah tentu perlu disiapkan sejumlah dokumen sebagai syarat yang berlaku, antara lain: - Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB), - Akta Jual Beli (AJB), - Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
"Kalau semua tanah sudah terdaftar, jadi tidak ada lagi mafia tanah, tidak ada lagi sengketa, semua ada kepastian hukum. Anda bisa lihat, klik saja, mau beli tanah di mana, siapa pemiliknya, berapa luasnya, siapa tetangganya." jelasnya.
Menteri Sofyan melanjutkan, dengan adanya ketertinggalan ini maka pemerintah Jokowi-JK mereformasi sistem agar semakin banyak tanah bersertifikat. Sepanjang 2018, pemerintah telah membagikan sertifikat sebanyak 9,3 juta kepada masyarakat.
"Selama ini hal ini belum dapat perhatian serius dari pemerintah. Baru Pak Jokowi yang melihat masalah ini dengan sangat serius," jelasnya.
Sertifikasi lahan yang gencar dilakukan pemerintah pun ikut mendorong inklusi keuangan. Di mana, masyarakat tak lagi meminjam uang untuk modal ke rentenir tanpa aturan yang tidak jelas.
"Anda jualan bakso, tapi karena tanah tidak bersurat. Anda terpaksa pinjam uang dari rentenir. Bunganya paling murah 10 persen per bulan, bisa lebih. Misal pinjam Rp 5 juta, bayar bunga 1 bulan Rp 500.000," jelasnya.
"Begitu sertifikasi lahan jalan, kita beri sertifikat, orang ini bisa pergi ke BRI, ambil KUR. Kalau Rp 5 juta pinjamannya, bunganya sekitar Rp 40.000. Ini betapa bermanfaat bagi rakyat," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Jokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/2/1704172669552-ccz5f.jpeg)
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Selengkapnya![Berkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/20/1703067885619-jub57.jpeg)
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca Selengkapnya![Menteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/2/1704186601469-yfo0t.jpeg)
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Serahkan Sertifikat Tanah NU dan Muhammadiyah, Wamen Raja Juli: Keduanya Tulang Punggung Bangsa](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/27/1711557467301-b76pp.jpeg)
Sertifikasi tanah wakaf era kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang.
Baca Selengkapnya![AHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/16/1713249865549-q3eooh.jpeg)
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya![Jokowi: Banyuwangi Terbesar di Indonesia Penerima Sertifikat Tanah Elektronik TORA](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/30/1714480976281-xstpk.jpeg)
Total sertifikat tanah yang diserahkan kepada penerima di Banyuwangi mencapai 10.323.
Baca Selengkapnya![Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Gereja di Jepara: Orang Lain Salahi Hukum jika Lakukan Pengusiran](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/17/1702776976080-4vx6m.jpeg)
Raja Antoni menerangkan, salah satu cara menjamin kebebasan beragama adalah melalui penyelenggaraan sertifikasi tanah.
Baca Selengkapnya![PR dari Jokowi untuk Presiden Selanjutnya: Selesaikan 126 Juta Sertifikat Tanah di 2025](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/2/1704179308109-fz75d.jpeg)
"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya![Bagikan Sertifikat Tanah di Bengkalis, Wamen Raja Juli: Mohon Dijaga Hasil Kerja Jokowi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/24/1706094519911-madi2.jpeg)
Sertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnya