Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Tax Amnesty Jilid II, Faisal Basri Sebut Sekarang Saatnya Penegakan Hukum

Soal Tax Amnesty Jilid II, Faisal Basri Sebut Sekarang Saatnya Penegakan Hukum Faisal Basri. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menanggapi rencana pemerintah dalam menggaungkan kembali pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang lalai melaporkan hartanya saat tax amnesty 2017 silam.

"Orang-orang kaya entah itu jenderal, entah itu pengusaha, bukan itu bohong-bohongan, itu kenyataannya yang bermasalah pajaknya. Karena tidak ikut tax amnesty menyesal dalam tanda kutip Menyesal," ujar Faisal di Kedai Tempo, Jakarta, Rabu (14/8).

"Menyesal ini akan dikasih kesempatan lagi. Menurut saya sudah saatnya menegakkan hukum jadi tak peduli, dia jenderal, tak peduli dia pengusaha hebat, tanpa pandang bulu bayar sesuai dengan yang ada sekarang dan itu yang lebih baik," sambungnya.

Faisal melanjutkan, wibawa negara harus ditegakkan dalam memaksa wajib pajak melaporkan seluruh hartanya. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan keadilan yang sama.

"Awalnya kan dari ucapan ketua Kadin yang bilang yang masih banyak nih yang mau ikut. Wibawa negara juga harus ditegakkan dong, ini kan aneh sekali, tax amnesty baru 2 tahun 2017 sudah tax amnesty lagi. Akhirnya akibatnya muncul preseden nanti juga ada lagi, jadi intinya sekarang harus penegakan hukum," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberi sinyal akan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Dia mengungkapkan, banyak pengusaha yang curhat menyatakan penyesalannya karena tidak sempat ikut Tax Amnesty jilid I.

Padahal ternyata, manfaat dari program tersebut sangat terasa bagi para wajib pajak (wp) terutama sekelas pengusaha besar. Selain itu, dia mengungkapkan karena banyak ketidaktahuan tersebut, peserta Tax Amnesty jilid I yang berlangsung pada 2016-2017 hanya sedikit.

"Yang ikut hanya 1 juta WP. Actually very low than expected. Saya paham ini shock teraphy, tapi mereka tidak yakin," kata dia. (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak

Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda

Sri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Ini Jurus Mendag Tingkatkan Tax Ratio
Ini Jurus Mendag Tingkatkan Tax Ratio

Rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap PDB nominal suatu negara.

Baca Selengkapnya
Anies soal Pajaki Orang Kaya: Emang Ada Utang Budi Apa?
Anies soal Pajaki Orang Kaya: Emang Ada Utang Budi Apa?

Pasangan AMIN bakal menagih pajak 100 orang terkaya di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jadi Ahli di MK, Faisal Basri Ungkap Mobilisasi Bansos Ugal-Ugalan Libatkan 3 Menteri Jokowi
Jadi Ahli di MK, Faisal Basri Ungkap Mobilisasi Bansos Ugal-Ugalan Libatkan 3 Menteri Jokowi

Faisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Sindir Kekuasaan Mengatur Hukum, Anies: Kita Memang Perlu Perubahan di Negeri Ini
Sindir Kekuasaan Mengatur Hukum, Anies: Kita Memang Perlu Perubahan di Negeri Ini

Anies mengakui memang tidak mudah melakukan perubahan tersebut dan menghadapi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya