Follow
Sri Mulyani Buka-bukaan soal Vaksin Covid-19 yang Awalnya Berbayar Hingga Jadi Gratis
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan kisah saat dirinya dituntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyediakan stok vaksin Covid-19 gratis bagi masyarakat pada saat awal pandemi melanda di 2020.
Kala itu, Jokowi mengumumkan, vaksin gratis hanya diberikan kepada yang tidak mampu, sedangkan bagi yang mampu tetap membayar. Masyarakat tak mampu ini tergolong dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS dan beberapa golongan lain.
"PBI dan yang lain-lain itu ada 96 juta (orang) kali 2 plus kelompok di daerah, berarti sekitar 130-140 juta lah ya yang ditalangi pemerintah," kata Sri Mulyani dalam sesi bincang media secara virtual, Selasa (28/12).
-
Apa yang dibagikan Jokowi? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Kenapa negara termiskin kesulitan beli vaksin? Ini terlepas fakta bahwa negara termiskin juga berjuang untuk membeli dan meluncurkan vaksin COVID-19 untuk melawan pandemi.
-
Siapa saja yang berisiko karena anak tidak divaksinasi? Anak yang tidak divaksinasi juga membawa risiko bagi anggota keluarga lainnya.
-
Siapa saja yang menerima vaksin cacar monyet? Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, kriteria penerima vaksin ini adalah laki-laki yang dalam dua minggu terakhir melakukan hubungan seksual berisiko dengan atau tanpa status ODHIV.'Kementerian Kesehatan juga akan melakukan vaksinasi monkeypox terutama pada populasi yang berisiko,' kata Maxi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/10).
-
Siapa yang membutuhkan vaksin HPV? Vaksin HPV idealnya diberikan kepada anak usia 9–14 tahun yang belum aktif secara seksual. Vaksin ini juga dapat diberikan kepada remaja dan orang dewasa usia 15–26 tahun yang belum pernah atau belum mendapatkan vaksin HPV secara lengkap.
-
Siapa yang membutuhkan vaksin cacar api? Oleh karena itu, vaksin cacar api menjadi rekomendasi bagi orang dewasa, terutama mereka yang memiliki riwayat cacar air dan berada dalam kelompok usia rentan.
Saat Jokowi mengumumkan itu, Sri Mulyani mengaku banyak sekali mendapat masukan jika penyaluran vaksin Covid-19 harus diberikan secara cuma-cuma alias gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.
"Maka presiden beberapa saat langsung koreksi bahwa vaksin covid-19 gratis semuanya. Lah anggarannya kan (dari) kita kan, langsung mumet," ungkap Sri Mulyani.
Jokowi Turun Tangan
Jokowi sontak turun tangan langsung sekaligus mengarahkan jajarannya untuk mengamankan stok vaksin dari berbagai supplier, semisal Sinovac, Sinopharm hingga Astra Zeneca.
Masalah tidak berhenti di situ. Sri Mulyani menuturkan, ketika anggaran sudah siap dialokasikan pada 2020, ternyata vaksin dari pihak supplier masih belum siap. Sehingga otomatis alokasi APBN untuk vaksin yang tadinya disiapkan pada 2020 jadi meleset ke tahun berikutnya di 2021.
"Dan itu kemudian sebabkan kita harus realokasi, realokasi, realokasi karena setiap tahun anggaran itu diatur dalam APBN. UU APBN kan harus diikuti, karena saya tahu nanti kita akan diaudit, kita lakukan realokasi," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca Selengkapnya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya
Dia kemudian mengungkit nama Presiden Joko Widodo yang memerintahkan dirinya mengambil langkah luar biasa saat Covid.
Baca Selengkapnya
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca Selengkapnya
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnya