Sri Mulyani Dalami Laporan Keuangan 2018 dari BPK
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik atas laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait dengan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) pada tahun 2018. Menurutnya, hasil LKKL di 2018 kali menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.
"Pertama kita tentu menyambut positif hasil audit dari BPK di mana laporan keuangan pemerintah termasuk laporan dari Bendahara Umum Negara maupun laporan Kementerian Keuangan semuanya WTP," kata Sri Mulyani ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5).
Seperti diketahui BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LKPP tahun 2018. Pemberian itu berdasarkan hasil pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018.
-
Mengapa laba Bank Mandiri naik di tahun 2023? Kunci kesuksesan Bank Mandiri ini tak lepas dari strategi bisnis yang konsisten untuk fokus pada pertumbuhan bisnis berbasis ekosistem serta didukung dengan strategi digitalisasi.
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja Kejagung? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara bernilai fantastis.
-
Bagaimana BRI mempertahankan kinerja keuangannya? 'Kontributor utama penopang kinerja positif BRI tersebut diantaranya adalah penyaluran kredit yang tumbuh double digit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan dana murah yang juga tumbuh double digit, kualitas kredit yang terjaga, serta proporsi fee-based income yang porsinya terus meningkat terhadap keseluruhan pendapatan BRI', jelas Sunarso.
-
Bagaimana kinerja keuangan BSI? BSI juga membukukan pembiayaan yang solid yaitu Rp207,12 triliun. Selain itu, BSI berhasil menunjukkan pertumbuhan laba Rp4,26 triliun, atau bertumbuh signifikan 40,68%.
-
Bagaimana KKP menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono juga menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha pada 2025 sebesar 82 persen.
-
Bagaimana Prabowo menilai kinerja Kabinet? Soal evaluasi, dia tentu akan melakukannya tanpa harus memberikan target waktu-waktu tertentu.'Saya kira tidak terpaku waktu ya (evaluasi kabinet). Saya tanamkan rasa tanggung jawab, saya menggugah cinta Tanah Air. Kalau orang itu cinta Tanah Air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik,' ujarnya.
Atas 87 Laporan Keuangan tersebut, 81 LKKL dan I LKBUN (95) mendapatkan opini WTP yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 79 LKKL dan I LKBUN (91).
"Ini merupakan status yang kita bisa pertahankan secara 3 tahun berturut-turut saya rasa ini positif dan baik," kata Sri Mulyani.
Meski tercatat positif, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga akan mendalami beberapa hasil laporan BPK secara menyeluruh. Sebab, dalam laporan BPK masih terdapat 4 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 sebanyak 6 LKKL.
Tak hanya itu, terdapat 1 LKKL yang mendapat apini Tidak Menyatakan Pendapat, angka ini juga menurun dibanding tahun 20I7 yaitu 2 LKKL.
"Beberapa temuan-temuan tentu akan kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang selama ini kita juga atur. Kita sangat serius menindaklanjuti temuan beberapa Kementerian Lembaga yang waktu itu masih disclaimer juga sudah positif, kita juga membantu sepenuhnya jadi ada elemen yang sifatnya kemajuan," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaTransaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaBPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Menyebut Sri Mulyani jadi menteri yang paling siap mundur.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya