Sri Mulyani Harap Penerimaan Pajak dari UMKM Meningkat
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, kontribusi penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berada pada kisaran Rp 5,7 triliun pada 2018 atau jauh di bawah total penerimaan perpajakan nasional sebesar Rp 1.500 triliun.
Oleh karena itu, dia mengharapkan adanya peningkatan kontribusi penerimaan pajak dari pengusaha kecil, apalagi pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak. Kemudahan tersebut tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen.
"Dari sisi jumlah baru 1,8 juta UMKM yang bayar pajak. Itu masih sangat kecil karena jumlah UMKM bisa puluhan juta," kata Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, dikutip Antara, Selasa (30/4).
-
Apa kontribusi besar UMKM terhadap ekonomi nasional? Jadi kalau melihat data ini UMKM kita ini sumbangsinya terhadap ekonomi nasional kita sangat besar. Bayangkan 97 persen tenaga kerja ini di-supply dari UMKM kita,' ucapnya.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Siapa yang mendapat bantuan modal UMKM? Mereka adalah mayoritas pedagang kecil yang mendapatkan modal bantuan Rp500 per orang. Beberapa pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan antara lain adalah pedagang gorengan, nasi uduk, minuman, jajanan anak-anak dan para pemilik warung kecil di pinggir jalan.
-
Dimana UMKM beroperasi? UMKM meliputi berbagai sektor ekonomi, termasuk kuliner, fashion, otomotif, dan jasa lainnya.
-
Mengapa BRI mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM? Survei ini dilakukan oleh BRI sebagai wujud kepedulian BRI terhadap aktivitas UMKM Indonesia untuk menjadi suatu informasi serta menjadi leading indikator pertama di Indonesia yang mengukur aktivitas UMKM yang suatu saat akan bermanfaat bagi kebijakan publik.
"Kami berharap kenaikan jumlah pembayaran pajak terutama tidak hanya dari kontribusi korporasi tapi juga dari individual dan pelaku usaha kecil," ujarnya.
Dia pun menyambut baik langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menggelar program Business Development Services (BDS) untuk mendukung pembinaan dan pengembangan UMKM. Program tersebut merupakan hasil kerja sama institusi pajak dengan 27 instansi yang terdiri dari 21 BUMN, satu kementerian, dua asosiasi, dan dua lembaga .
Program itu merupakan bagian dari strategi otoritas pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM yang merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia.
"UMKM masih perlu pembinaan dan dukungan, karena dari sisi karakter usaha, UMKM betul-betul fokus hanya melaksanakan kegiatan ekonomi, dan sering atau tidak sama sekali melakukan pembukuan dan mendesain usaha agar berkembang," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaPenyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca SelengkapnyaSebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca SelengkapnyaPadahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca SelengkapnyaTotal pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaHingga September 2023, penerimaan pajak capai Rp1.387,78 Triliun.
Baca SelengkapnyaGaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya