Sri Mulyani: Saya pilih peran lebih berarti untuk negeri

Merdeka.com - Tiga hari lagi genap sebulan Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan Kabinet Kerja. Jabatan yang pernah dipegangnya sekitar lima tahun, 7 Desember 2005 - 20 Mei 2010.

Tak banyak pihak tahu alasan mendasar Sri Mulyani menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi bendahara negara.

Padahal, wanita kelahiran Tanjung Karang 53 tahun lalu itu sudah memiliki posisi sangat prestisius, direktur pelaksana Bank Dunia. Sebagai orang kedua di Bank Dunia, tak mustahi, Sri Mulyani berpeluang menggantikan Jim Yong Kim sebagai presiden institusi keuangan global produk Bretton Wood tersebut.

Di sisi lain, saat menjadi menteri keuangan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Sri Mulyani pernah menjadi bulan-bulanan politik. Itu usai dia dan anggota komite kebijakan sektor keuangan memutuskan mengucurkan dana talangan Bank Century guna mencegah kehancuran lebih lanjut pada sistem perekonomian Indonesia.

"Ini tentang pilihan. Dan saya memilih untuk mengambil peran yang mungkin punya efek yang sangat berarti untuk negeri saya," katanya saat diwawancarai The Wall Street Journal. Surat kabar berbasis di New York tersebut merilis hasil wawancara dengan menteri keuangan terbaik Asia 2007 dan 2008 tersebut, Minggu (21/8)

Dalam menjalankan tugasnya, Sri Mulyani menegaskan dapat sokongan penuh dari Presiden Jokowi. Selain itu, dia juga mengaku nyaman dengan tingkat dukungan politik yang ada saat ini untuk melakukan reformasi perpajakan.

Itu memang sudah seharusnya. Sebab, pengalaman Sri Mulyani sangat dibutuhkan Jokowi untuk menjaga kelancaran pembangunan Indonesia yang diinginkannya. Tak sedikit dana yang dibutuhkan untuk membangun berbagai infrastruktur penting.

Selain berutang pada luar negeri, butuh sumber pendanaan lain yang lebih mencerminkan kemandirian bangsa. Pajak menjadi pilihan paling logis.

Untuk itu, Sri Mulyani harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Atas dasar itulah, dia melanjutkan kebijakan pendahulunya, menyediakan masa pengampunan pajak. Dengan rangsangan pelonggaran penalti, pengelak pajak diberi kesempatan membenahi kewajibannya sejak bulan lalu hingga Maret 2017.

Kendati demikian, Sri Mulyani tetap menyadari bahwa dengan tawaran denda kecil pun, potensi pengelak pajak untuk memanfaatkan celah regulasi tetap terbuka.

"Tapi, kami berusaha memersempit atau menghapus ruang bagi mereka untuk coba-coba atau bermain-main."

Selain meningkatkan kepatuhan, melebarkan basis pajak juga perlu dilakukan. Namun, Sri Mulyani juga menyadari bahwa menambah jumlah pembayar pajak bukan pekerjaan mudah.

Dari sekitar 94 juta pekerja di Indonesia, baru sekitar 30 juta terdaftar sebagai wajib pajak. Celakanya, hanya sepertiga yang membayar pajak tahun lalu.

"Jika kami lihat aktivitas ekonomi berkembang dan tidak ada pajak yang dibayarkan untuk aktivitas itu. Kami akan pertanyakan dahulu kemudian melakukan penegakan," katanya.

Pada akhirnya, Sri Mulyani menargetkan rasio pajak Indonesia bisa melesat dari saat ini 11 persen menjadi 15 persen dari Produk Domestik Bruto. Rasio yang sudah diraih sejumlah negara tetangga.