Stok Beras Bulog dan Kesiapan Dapur Umum Jadi Hal Krusial di Balik Program Makan Bergizi Gratis
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan produksi beras dalam negeri, terutama oleh Perum Bulog.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan, terutama terkait kebutuhan beras yang signifikan.
Pengamat Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bustanul Arifin menyatakan keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan produksi beras dalam negeri, terutama oleh Perum Bulog.
"Tapi poinya, apapun perlu disiapkan," kata Bustanul kepada media, Bali, Jumat (20/9).
Bustanul mengakui hingga saat ini belum ada perhitungan pasti mengenai beban yang akan ditanggung Bulog untuk mendukung MBG.
"Tapi memang saya belum menghitung berapa jumlahnya apakah akan menambah kebutuhan Bulog," terang dia.
Namun, jika produksi padi nasional tetap stabil, program ini diharapkan tidak akan mengganggu cadangan beras Bulog.
"Tapi kalau nanti produksi dalam negeri cukup, kemudian dapur umum bekerja dengn baik mungkin tidak akan menambah kebutuhan Bulog," terang Bustanul.
Selain kecukupan beras, peran dapur umum dalam distribusi beras menjadi kunci agar tidak terjadi pemborosan dan penipisan stok. Kesiapan seluruh elemen sangat diperlukan agar program ini berjalan sukses.
"Kalau dapur umum kedodoran kita paham tidak semuanya akan siap, entah berapa ribu yang akan siap dan itu khawatir," pungkas dia.
Alokasikan Anggaran Rp71 Triliun
Sebagai informasi, Pemerintah Jokowi mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) milik Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, program tersebut masuk ke dalam anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun.
Program ini akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.
"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," kata Jokowi saat membacakan RAPBN 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
