Survei INDEF: Pekerja Dukung WFH, Tapi Bukan Solusi Tangani Polusi di Jakarta
WFH ini dilakukan dalam rangka mengatasi polusi udara di Jakarta yang kian memburuk.
WFH ini dilakukan dalam rangka mengatasi polusi udara di Jakarta yang kian memburuk.
Survei INDEF: Pekerja Dukung WFH, Tapi Bukan Solusi Tangani Polusi di Jakarta
Survei INDEF: Pekerja Dukung WFH, Tapi Bukan Solusi Tangani Polusi di Jakarta
Pemerintah DKI Jakarta sudah memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi polusi udara di Jakarta yang kian memburuk. Atas kebijakan tersebut Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) melakukan jajak pendapat masyarakat di media sosial terhadap kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home atau WFH Jakarta dan sekitarnya.
Melansir Liputan6.com, data dari analisis Continuum INDEF menunjukkan, 74,8 persen publik mendukung kebijakan WFH di Jakarta. "Meski kebijakan ini banyak didukung masyarakat, ada sebagian yang masih meragukan keefektifan solusi ini dan merasa WFH tidak memperbaiki akar masalah penyebab polusi," kata Data Analyst Continuum INDEF Maise Sagita, dalam Diskusi Publik Continuum INDEF, yang disiarkan secara daring pada Selasa (22/8).Analisis Continuum INDEF juga menunjukkan,
71 persen publik di media sosial meminta pemerintah untuk memperbanyak fasilitas transportasi umum yang ramah lingkungan.
"Meski kebijakan ini banyak didukung masyarakat, ada sebagian yang tetap merasa keberadaan PLTU yang menghasilkan polusi tetap perlu ditindak," jelas Maise.
Meski begitu, Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, kebijakan WFH dapat mereduksi pertumbuhan ekonomi hingga 0,73 persen di DKI Jakarta.
Sementara itu, secara nasional, kebijakan WFH diprediksi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga 0,2 persen.
"Jadi karena DKI Jakarta ini kan merupakan Barometer nasional, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Ahmad.
Ahmad membeberkan pengeluaran masyarakat di kota-kota besar khususnya DKI Jakarta ini kan sebagian untuk keperluan transportasi. Dari 100 persen pengeluaran, 10 persen digunakan untuk transportasi. "Kalau misalnya 10 persenya ini dikurangi, penyerapan tenaga kerja juga akan terkoreksi," katanya.
Tak hanya itu, WFH juga berpotensi mengurangi mobilitas masyarakat yang mengandalkan jasa transportasi online.
Hal ini dapat menyebabkan upah rill pekerja di sektor tersebut menurun.
Merdeka.com
Sebagai informasi, INDEF melakukan analisis pendapat masyarakat di media sosial, media dan buzzer free. Analisis ini mengumpulkan pendapat dari 44,268 pembicaraan, 35.590 akun media sosial,dan 85 persen pembicaraan berada di Pulau Jawa. Analis pendapat masyarakat yang dilakukan pada periode 21 Juli hingga 20 Agustus 2023 itu mencakup analis eksposur perbincangan, analisis sentimen, dan analisis topik perbincangan.
