Terlambat Sampaikan Laporan Keuangan, Pertamina Ditegur Kementerian BUMN
Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) baru saja menyampaikan laporan keuangan perusahaan sepanjang 2018. Namun, pengumuman tersebut rupanya molor selama 3 bulan. Sebab, seharusnya sudah dilakukan sejak Februari 2019.
"Dari sisi penyampaian laporan keuangan terjadi keterlambatan. Itu mustinya disampaikan pada Februari, namun demikian ini terlambat beberapa bulan," tegur Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno di Jakarta, Jumat (31/5).
Fajar mengungkapkan, keterlambatan tersebut berdampak terhadap sisi kesehatan perusahaan, khususnya dari aspek administrasi.
-
Bagaimana Pertamina bantu? Dukungan Pertamina juga dilakukan melalui bantuan berupa selang pemadam, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), nozzle, serta pompa pemadam. Terdapat juga 39 unit mobil dan 2 unit motor kebakaran yang dikerahkan. Selain itu, Pertamina Patra Niaga Region Sumbagsel memberikan bantuan berupa 300 paket makanan, minuman dan vitamin/suplemen penambah daya tahan tubuh, serta 100 unit kacamata dan masker pemadam.
-
Mengapa Pertamina penting bagi perekonomian nasional? Hingga akhir Oktober 2023, Pertamina telah berkontribusi hingga Rp255,51 triliun, terdiri dari pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta signature bonus, sebagai langkah kepatuhan Pertamina dalam pembayaran pajak dan aspek keuangan lainnya.
-
Kenapa Pertamina harus beradaptasi dengan cepat? Aspek ini akan menentukan Pertamina ada terus atau tidak, sehingga Pertamina harus cepat beradaptasi.
-
Mengapa Pertamina Hulu Energi fokus pada aspek keselamatan kerja? 'PHE akan terus melaksanakan kinerja unggul dengan mengedepankan aspek safety di setiap lini Pekerjaan yang sesuai dengan good corporate governance,’’ jelas Chalid Said Salim, Direktur Utama PHE.
-
Apa dampak buruk kekurangan waktu berkualitas? Menurut, anak yang tidak mendapatkan cukup waktu bersama orang tua menghadapi tantangan dalam mencapai tugas perkembangannya sesuai usia dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial.
-
Bagaimana Pertamina memastikan proyek selesai tepat waktu? 'Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,' tutur Katarina.
"Akibatnya, tingkat kesehatan Pertamina khususnya aspek administrasi ada yang berkurang nilainya," sebut dia.
Namun, dia kemudian mengapresiasi upaya Pertamina yang segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada hari ini untuk mengumumkan laporan keuangannya.
"Sesuai ketentuan undang-undang, RUPS yang dilakukan hari ini bisa sampai bulan Juni. Namun bisa kita selesaikan sebelum bulan Juni," ujar dia.
Menanggapi argumen tersebut, Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Pahala Nugraha Mansyur menyatakan, pihaknya terlambat menyampaikan laporan keuangan lantaran masih harus menghitung pendapatan perseroan pada 2018.
"Kalau kita ingin mengakui piutang dari sisi kita, kita juga ingin memastikan proses audit yang dilakukan Pertamina bersama-sama pemerintah pusat juga waktunya berdekatan. Jadi itu yang menyebabkan penundaan, karena kita ingin mengakui seluruhnya, termasuk penggantian yang kita peroleh dari pemerintah," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wamen BUMN mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan (PKPU).
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tidak kaget atas fenomena BUMN Karya merugi meski memperoleh proyek infrastruktur.
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan.
Baca SelengkapnyaProses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.
Baca SelengkapnyaErick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.
Baca SelengkapnyaDiharapkan masalah ini bisa selesai di Desember 2023.
Baca SelengkapnyaPengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnyapemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.
Baca SelengkapnyaKapasitas produksi lima pabrik milik Kimia Farma yang akan ditutup tersebut tidak pernah mencapai target.
Baca SelengkapnyaPegawai BUMN ini demo lantaran perusahaan tidak memberikan THR yang menjadi hak karyawan.
Baca SelengkapnyaLaporan dilakukan usai BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan senilai Rp371,83 miliar dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020-2023.
Baca Selengkapnya