UMKM Wajib Tahu, Ini 4 Tips Jualan Online Tanpa Melanggar HKI
Merdeka.com - Berjualan online masih menjadi andalan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terutama setelah Indonesia dilanda pandemi covid-19. Jumlah UMKM yang bergabung di e-commerce semakin bertambah.
Meski begitu, banyak hal yang harus diperhatikan bagi UMKM agar aktivitas jual beli tidak melanggar aturan. Salah satunya melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Mengutip situs Kemenperin RI, HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul/lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya intelektual, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya.
-
Bagaimana UMKM bisa berkembang lewat e-commerce? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce.'Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak,' tambah Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana UMKM bisa bertahan di masa pandemi? Lewat jalur digital itu, IniTempe bertahan, bisa bertahan selama pandemi. Omzet bulanan Benny bahkan bisa mencapai puluhan juta dari dunia digital itu.
-
Di mana bisnis online menjangkau pasar? Dengan bisnis online, Anda dapat memperluas jangkauan pasar secara signifikan dengan menargetkan pelanggan di seluruh dunia, mengingat bisnis online tidak pernah terbatas oleh geografi.
-
Kenapa bisnis online shop berkembang pesat? Melansir laman CIMB Niaga, usaha online shop kian menjamur di berbagai wilayah usai pandemi covid-19. Tidak hanya barang yang diperlukan saja, bahkan kebutuhan sehari-hari, seperti obat, frozen food, dan sayur, sudah dibeli secara online.
-
Bagaimana Lazada membantu UMKM untuk beradaptasi dengan fitur digital? Program khusus ini dapat membantu para penjual baru, termasuk para pelaku UMKM, agar lebih mudah beradaptasi dengan beragam fitur digital, sehingga lebih siap menjalankan bisnisnya di Lazada.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
Tokopedia mencatat peningkatan jumlah moderasi toko yang melanggar HKI mencapai lebih dari 2,5 kali lipat.
"Sangat penting bagi para pelaku usaha untuk menaati aturan terkait HKI agar tidak mengalami penghapusan produk, pelarangan penjualan hingga moderasi toko oleh Tokopedia," jelas AVP of Risk Management Tokopedia, Bagas Dhanurendra.
Sejak Oktober 2022 lalu, Tokopedia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam hal perlindungan KI. Penandatanganan kerja sama itu menjadikan Tokopedia sebagai marketplace pertama di Indonesia yang berkomitmen mendukung perlindungan KI.
Berikut tips bagi para pelaku usaha agar bisa berjualan dengan aman dan nyaman, tanpa melanggar HKI.
1. Hindari menjual produk palsu atau bajakan
Pelaku usaha sebaiknya memastikan keaslian produk yang dijual karena menjual produk palsu/bajakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HKI. Para pelaku usaha, khususnya pemegang HKI, dapat bergabung dengan Tokopedia Brand Alliance Program untuk memperkuat perlindungan HKI di Tokopedia sekaligus memerangi pemalsuan produk.
Lewat program tersebut, pelaku usaha bisa mendapatkan sederet manfaat, misalnya bisa meninjau laporan pemalsuan produk secara langsung di dashboard khusus, jangka waktu proses penghapusan produk palsu lebih cepat, mengakses fitur khusus untuk menganalisis laporan dan terlibat dalam diskusi HKI yang konstruktif.
2. Jangan pakai foto atau gambar dari brand lain tanpa izin
Untuk menghindari pelanggaran HKI, gunakan foto atau gambar asli dari produk yang dijual, atau yang memiliki izin dari pemilik hak cipta dan merek.
"Tokopedia pun memiliki Tim Perlindungan HKI yang melakukan pemantauan terhadap pelanggaran HKI guna memastikan produk yang beredar sesuai dengan ketentuan HKI," jelas Bagas.
3. Jangan gunakan merek pada judul dan deskripsi produk tanpa izin
Hal ini bisa meningkatkan kepercayaan dan membuat pembeli merasa aman dan nyaman berbelanja di toko para pelaku usaha. Tokopedia pun terus meninjau para penjual, khususnya Official Store, mulai dari pendaftaran akun dan produk guna menghindari pelanggaran HKI.
Tokopedia juga terus berupaya meningkatkan kemampuan mendeteksi pelanggaran HKI. Sistem Tokopedia akan secara proaktif memblokir daftar produk yang melanggar sekaligus menandai kasus yang dicurigai untuk diselidiki lebih lanjut. Tokopedia mencatat tindakan proaktif terhadap produk yang melanggar HKI meningkat sebesar hampir 5 kali lipat.
4. Laporkan bila menemukan pelanggaran HKI
Pelaku usaha, khususnya pemegang HKI, dapat melaporkan pelanggaran lewat Portal Pelaporan HKI dan meninjau status serta respon terhadap laporannya. "Di Tokopedia, hampir 100% laporan pelanggaran HKI yang diterima berhasil ditangani," tambah Bagas.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
50% UMKM atau lebih dari setengah total responden memilih Shopee sebagai platform utama.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan juga menargetkan belanja online melalui e-commerce yang saat ini baru menyumbang 4 persen terhadap total pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaTren saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM yang berhasil adalah yang mau naik kelas dengan baik.
Baca SelengkapnyaSebanyak 22 juta UMKM telah onboarding masuk ke ekosistem digital.
Baca SelengkapnyaJangan sampai, kata Zulkifli, produk impor membanjiri pedagang di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian barang asal impor.
Baca SelengkapnyaPNM sebagai lembaga pembiayaan dan pendampingan pelaku usaha ultra mikro di Indonesia memberikan tips raih cuan selama Harbolnas:
Baca SelengkapnyaBerdasarkan survei dari MetrixLab pada tahun 2024, sinergi Tokopedia dan ShopTokopedia juga menarik lebih banyak pengguna loyal.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo berbicara mengenai startegi agar produk UMKM bersaing di tengah gempuran online shop
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa regulasi yang sedang dirancang akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau e-commerce.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM meminta agar Kementerian Perdagangan mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia kembali mempertegas target untuk mencapai digitalisasi 30 juta pelaku UMKM pada 2024.
Baca Selengkapnya