Update Terbaru: Hunian untuk PNS di Ibu Kota Baru Dibangun Mulai Juli 2023
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) menargetkan pembangunan sebanyak 47 tower hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimulai pada Juli 2023.
"Ini sedang dalam proses tender, dan kita harapkan bisa mulai (konstruksinya) sekitar Juli 2023 kalau prosesnya lancar," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Antara, Jumat (12/5).
Danis menjelaskan bahwa pembangunan hunian PNS di IKN ada yang menggunakan skema APBN dan ada juga yang dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
-
Bagaimana Jakarta dan IKN akan berbagi fungsi? Sesuai dengan skenario yang nantinya dipilih, salah satu kota dapat berperan sebagai ibukota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto), dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu.
-
Dimana pembangunan IKN dilakukan saat ini? Pembangunan IKN saat ini tengah berlangsung di beberapa sektor. Misalnya saja layanan kesehatan 4 Rumah Sakit yaitu RS Abdiwaluyo, RS Mayapada, RS Hermina, dan RS Kementerian Kesehatan.
-
Apa saja yang dibangun di IKN? Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di antaranya Istana dan Kantor Presiden, Plaza Seremoni (lapangan upacara), kementerian koordinator (kemenko) yang terdiri gedung satu, dua, tiga dan empat, serta tapak rumah menteri dikebut pembangunannya.
-
Di mana lokasi pembangunan IKN? Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di antaranya Istana dan Kantor Presiden, Plaza Seremoni (lapangan upacara), kementerian koordinator (kemenko) yang terdiri gedung satu, dua, tiga dan empat, serta tapak rumah menteri dikebut pembangunannya.
-
Apa fokus pembangunan IKN? 'Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya,' kata Agung.
-
Siapa yang fokus membuat kota layak huni di IKN? Sementara itu, Direktur TOWNLAND, Monika Indirasari menekankan pentingnya membuat kota yang layak huni dalam mencapai konsep kota yang berkelanjutan.
"Untuk perumahan ASN dengan skema KPBU sedang diproses di Otorita IKN (OIKN). Sedangkan untuk Kementerian PUPR lebih kepada eksekusi pembangunan infrastruktur IKN yang menggunakan dana APBN," katanya.
Pembangunan hunian ASN di IKN dengan menggunakan APBN disiapkan sebanyak 47 tower dengan nilai sekitar Rp9,4 triliun.
Dalam kesempatan sama, Danis juga menyampaikan mengenai konsep transit oriented development atau TOD yang sudah dimasukkan dalam desain kota IKN. "Prinsipnya di IKN ada moda-moda jalan, moda kendaraan dan moda rel kereta, di salah satu titik ada moda TOD jadi bisa berpindah. Hal ini sudah bisa kita masukkan ke dalam desain kota atau urban design," katanya.
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN saat ini berfokus terlebih dahulu pada pembangunan infrastruktur dasar seperti istana negara, kantor kementerian, infrastruktur air bersih, jalan, dan sebagainya sampai dengan tahun depan.
Kendati demikian, konsep TOD pastinya diterapkan seiring berjalannya pembangunan IKN Nusantara sampai dengan tahun 2045.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan ingin mempercepat pembangunan rumah susun hunian pegawai pemerintahan kawasan inti IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Rumah susun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN, semakin tinggi pangkat ASN rumah susun hunian bakal lebih luas dan paling kecil luas unit rumah susun hunian ASN sekitar 98 meter persegi. Rumah susun untuk hunian ASN, sekelas apartemen dengan 47 tower dan tiap menara rata-rata dibangun 12 lantai.
Pembangunan rumah susun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan, lanjut dia, jadi rumah susun dibangun tidak banyak memotong hutan.
Selain 31 menara untuk hunian ASN, sembilan menara untuk Paspampres, empat menara untuk TNI/Polri dan Badan Intelijen Negara atau BIN tiga menara.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan hunian PNS di IKN masih bertumpu pada modal APBN. Sebab, belum ada investasi yang masuk untuk ikut membangun.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas jamin semua PNS yang dipindahkan ke IKN Nusantara akan mendapatkan hunian berupa apartemen.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.
Baca SelengkapnyaMengacu pada rencana pemerintah, PNS baru akan pindah sekitar September atau Oktober mendatang. Lagi-lagi, jumlahnya akan disesuaikan kepastian hunian.
Baca SelengkapnyaTidak serta merta 200.000 CPNS fresh graduate tahun ini akan langsung ditempatkan di IKN.
Baca SelengkapnyaSederet Tunjangan PNS di IKN dari Transportasi, Pengepakan hingga ART
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah membangun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memindahkan PNS ke IKN Nusantara secara bertahap.
Baca SelengkapnyaPemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaAPBN akan mendanai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seluas 6.600 hektare.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki menyebut, hunian yang disiapkan adalah tipe 70 dengan luas tanah mencapai 90-an meter persegi.
Baca SelengkapnyaPNS tahap awal yang hijrah ke ibu kota baru nantinya akan disesuaikan berdasarkan statusnya, masih lajang atau sudah berkeluarga.
Baca Selengkapnya