Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Usai Tax Amnesty, Menkeu optimis bangun institusi pajak yang bersih

Usai Tax Amnesty, Menkeu optimis bangun institusi pajak yang bersih Sri Mulyani dan Yasonna Laoly di sidang uji materiil UU Amnesti Pajak. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Program Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan telah berakhir malam tadi, Jumat (31/3). Tax Amnesty yang diadakan selama sembilan bulan dengan tiga periode tersebut merupakan program pengampunan pajak terakhir. Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada lagi program Tax Amnesty bagi wajib pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui surat yang ditulisnya menyatakan program Tax Amnesty menjadi awal bagi masyarakat untuk memulai tradisi bayar pajak sesuai ketentuan undang undang. Bagi institusi perpajakan, Tax Amnesty menjadi awal untuk membangun institusi pajak yang bersih, profesional dan kompeten.

"Saya sangat menghargai para wajib pajak yang telah mengikuti amnesty pajak untuk memulai tradisi bayar pajak sesuai ketentuan undang-undang. Kami akan teruskan upaya membangun Indonesia yang adil dan sejahtera melalui kepatuhan membayar pajak oleh masyarakat Indonesia, dan membangun institusi pajak yang bersih, profesional dan kompeten," ungkapnya malalui keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (1/4).

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menambahkan amnesty pajak merupakan bagian dari keseluruhan langkah untuk mereformasi perpajakan mulai dari perbaikan aturan dan perundang-undangan, perbaikan organisasi dan proses bisnis, perbaikan sumber daya manusia dan perbaikan sistem informasi serta data base.

"Dengan reformasi kita berikhtiar untuk membangun institusi pajak yang kuat, kredibel, penuh integritas dan akuntabel. Dengan deklarasi harta dan uang tebusan dan repatriasi dari amnesty pajak, kita manfaatkan untuk mendorong dan membangun ekonomi Indonesia agar makin maju dan makin mandiri. Infrastruktur,sekolah, rumah sakit, membantu usaha kecil, dan mengentaskan kemiskinan di desa di kota di perbatasan Indonesia. Pajak adalah sumber daya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia," ungkapnya.

pesan sri mulyani usai tax amnesty

Pesan Sri Mulyani usai tax Amnesty ©2017 Merdeka.com

Dalam keterangannya, Menkeu Sri juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang terus mendukung program tax amnesty. Tak lupa, dia juga berterima kasih kepada jajaran pegawai perpajakan yang telah melaksakan tugasnya dengan penuh dedikasi.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang terus mendukung kami dalam menjalankan tugas mengumpulkan pajak dan mengelola keuangan negara secara hati hati dan akuntabel. Terima kasih untuk seluruh jajaran pajak yang terus menerus melaksanakan tugas penuh dedikasi dan menjaga integritas hingga larut malam. Anda luar biasa," ungkapnya

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Sambut Antusias Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024
Kemnaker Sambut Antusias Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024

Ida Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas.

Baca Selengkapnya
Dirut BRI Sunarso Ungkap Pentingnya Memformalkan UMKM untuk Peningkatan Tax Ratio
Dirut BRI Sunarso Ungkap Pentingnya Memformalkan UMKM untuk Peningkatan Tax Ratio

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Core Tax Diyakini Bisa Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Pajak, Begini Penjelasannya
Core Tax Diyakini Bisa Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Pajak, Begini Penjelasannya

Latar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak

Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ingin Sistem Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa
Sri Mulyani Ingin Sistem Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Pajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.

Baca Selengkapnya
Hore! Tukin Pegawai Kementerian BUMN Naik Jadi 100 Persen
Hore! Tukin Pegawai Kementerian BUMN Naik Jadi 100 Persen

Pegawai Kementerian BUMN mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi 100 persen.

Baca Selengkapnya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya

Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Buka-bukaan: APBN Tak Mudah Akomodasi Program Makan Siang Gratis, Butuh Reformasi Pajak
Sri Mulyani Buka-bukaan: APBN Tak Mudah Akomodasi Program Makan Siang Gratis, Butuh Reformasi Pajak

Untuk memitigasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pada sejumlah aspek.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Pede Rasio Pajak Naik 12 Persen Saat Core Tax Diterapkan
Menko Airlangga Pede Rasio Pajak Naik 12 Persen Saat Core Tax Diterapkan

Core tax administration system adalah suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

Baca Selengkapnya
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS

Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.

Baca Selengkapnya