YLKI khawatirkan potensi kebocoran distribusi elpiji 3 Kg di Jakarta

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini mulai menerapkan kebijakan subsidi tertutup elpiji 3 kilogram (Kg) untuk rakyat miskin. Kabupaten/Kota Tarakan menjadi wilayah pertama yang menjajal kebijakan tersebut. Nantinya, kebijakan tersebut akan terus bergulir dan diperluas setiap 2 bulan sekali.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, dirinya khawatir terhadap pengawasan kebijakan subsidi tertutup elpiji 3 Kg apabila diterapkan di DKI Jakarta. Sebab, tanpa pengawasan ketat, akan makin banyak terjadi kebocoran dalam arti migrasi konsumen dari pengguna tabung 12 Kg ke tabung 3 Kg.

"Ini memerlukan pengawasan serius dari pemerintah terutama DKI. Saya meragukan nanti akan efektif dalam implementasinya. Dari data Pertamina mengerti terjadi migrasi, itu masih kecil dibanding lainnya," ujarnya dalam diskusi Energi Kita yang diselenggarakan merdeka.com, RRI, IJTI, Sewatama, IJO dan IKN di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (30/10).

Migrasi tersebut, kata Tulus, sudah terjadi di beberapa wilayah Jakarta. Dirinya mencontohkan, di salah satu wilayah Jakarta tempatnya tinggal, warga sekitar sudah semakin banyak membeli gas 3 Kg dan meninggalkan tabung elpiji 12 Kg.

‎

"Untuk mencegah itu opsinya adalah melakukan disparitas harga. Bisa yang 12 Kg diturunkan dikit harganya kemudian yang 3 Kg dinaikan harganya," tuturnya.

Tulus menyebut ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan migrasi pengguna gas LPG 12 Kg ke 3 Kg.

Cara pertama dengan mempercepat pembangunan jaringan gas di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, jika terus menggunakan tabung gas, maka pemerintah dinilai tidak akan efisien karena terus memberikan subsidi melalui APBN.

‎"Harusnya jangan di drive menggunakan bahan bakar LPG. Artinya kedepan itu berbahaya sekali kalau hanya mendedikasikan untuk LPG saja. Pemerintah harus memikirkan Jaringan Gas (Jargas) kerumah tangga. Itu lebih efisien," ujarnya.

Selain itu, lanjut Tulus, adalah dengan memperkecil disparitas harga antara gas 12 Kg dengan gas 3 Kg. Sebab, cara itu dinilai akan efektif untuk mengurungkan niat masyarakat mampu untuk menggunakan gas melon.

‎"Karena di satu sisi 3 Kg terlalu kecil dan murah. Sementara yang besar terlalu besar dan kemahalan, sehingga mereka pikir 2 kali," tuturnya.

Senada dengan Tulus, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi juga menganggap jika subsidi bukan jalan terbaik untuk memberikan harga gas yang layak bagi masyarakat. Menurut dia, penggunaan jargas dinilai lebih tepat untuk dilakukan agar maskarakat bisa menikmati harga yang laik.

"Tentu kita perlu mendukung pembangunan Jargas. Agar masyarakat bisa menikmati harga gas murah. Kalau subsidi masih oke, tapi untuk wilayah-wilayah terpencil saja. Kalau jargas perlahan dan mulai diprioritaskan di daerah perkotaan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Energi, Listrik, Minyak dan Gas Dinas Perindustrian dan Energi Daerah DKI, Elisabeth Ratu‎ R.A juga mengaku khawatir nantinya sistem pengawasan akan menemui kesulitan. ‎"Apakah itu (Gas 3 Kg) disalurkan ke penjual sebenarnya. Kita sampaikan bahwa yang menyampaikan rumah tangga dan usaha mikro. Kalau ada restoran pakai akan kita tegur," tandasnya.