Pemindahan Ibu Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam rangka mendukung visi Indonesia 2045.

Menurut dia, saat ini segala keputusan yang menyangkut IKN berada di pemerintah.

Presiden RI Prabowo Subianto berencana memboyong anggota Kabinet Merah Putih ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, usai retret.

Anggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Kementerian PU menargetkan, Prabowo sudah berkantor di IKN 2028

Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN.

Setelah adanya banyak investor masuk ke proyek-proyek di sana untuk membangun rumah sakit, hotel, mal, hingga sekolah.

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto merespons soal rencana berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah dilantik Oktober

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan siap mendukung target Presiden Prabowo Subianto merampungkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam 4 tahun.

Dasco menjelaskan, Prabowo tengah mengkaji Keppres itu dan pada saat yang tepat bakal diumumkan.

Biaya perpindahan akan ditanggung oleh pemerintah. Pihaknya akan mengusulkan dan membahas bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.