Rupanya ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani adanya skandal emas di Bea Cukai.

KPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.

KPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.

Ghufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

PPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

Penanganan transaksi janggal di Kemenku dilakukan KPK, Polri dan Kejaksaan

Satgas TPPU memiliki tenggat waktu kerja hingga akhir tahun 2023 untuk menyelesaikan pengusutan transaksi mencurigakan Rp349 Triliun di Kemenkeu.

KPK memperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp200 miliar dalam tindak pidana korupsi ini.

Kerugian negara akibat korupsi timah ditaksir mencapai Rp300 Triliun

Tidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.