Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.

Bahlil sudah mengecek ke Kementerian Perdagangan terkait izin ekspor nikel mentah tersebut, dan faktanya tidak ada izin yang terbit.

Setelah menghentikan ekspor bijih nikel, Indonesia berhasil membangun smelter, yang meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan.

Bahlil membahas terkait kepemimpinan hingga stategi hilirisasi menuju Indonesia Emas 2024.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendapat teguran dari anggota DPR dalam rapat.

Penerapan kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat.

KPK akan meminta klarifikasi Menteri Bahlil Lahadalia terkait perizinan pertambangan nikel

Bahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik

Pemerintah telah membuat roadmap hilirisasi hingga tahun 2040.

Perbankan juga menghadapi sejumlah kendala agar bisa masuk ke proyek nikel, termasuk keperluan atas modal dan human capital.

Menurut Bahlil, hingga saat ini, ada sejumlah negara tidak nyaman dengan kebijakan Indonesia menyetop ekspor barang mentah

Bahlil menambahkan, Dewan Pers sudah meminta salah satu media online untuk meminta maaf kepadanya.