Bayang-Bayang Kelam Masa Lalu Menghantui Proses Perdamaian di Myanmar

Pada peristiwa kudeta 1 Februari 2021, Min Aung Hlaing berjanji menggelar pemilu dalam waktu setahun tapi dia kemudian memundurkan jadwal itu hingga Agustus 2023. Yang teranyar dia mengatakan, junta sudah memutuskan pemilu hanya akan digelar jika ada stabilitas di dalam negara.

Khun Okkar menuturkan, dengan menawarkan perundingan di televisi, Min Aung Hlaing tampaknya ingin mempersingkat persyaratan untuk dimulainya perundingan.

"Terlalu banyak sentralisasi. Ada banyak prosedur dan terkadang ini tidak tercapai pada waktunya," kata dia.

"Tampaknya dia ingin lebih efektif ketika dia mengatakan akan menanganinya sendiri. Waktunya kian menipis dan dia perlu waktu untuk mempersiapkan pemilu. Saya rasa dia ingin segera melakukan perundingan secepat mungkin."

Padoh Saw Tawney, pejabat urusan luar negeri dari Serikat Nasional Karen (KNU) mengatakan, pengalaman di masa lalu membuat proses perundingan meragukan bagi mereka terkait taktik militer.

"Kami tidak pernah menolak perdamaian, tapi perdamaian tidak bisa dicapai hanya lewat kata-kata. Jadi kami ingin mereka memperlihatkan fakta sebenarnya dan tindakan yang bisa membawa perdamaian," kata dia.

"Tanpa semua ini, kami tidak bisa menerima tawaran itu--bahkan jika dia sendiri yang ingin bertemu langsung. Kami sudah mengikuti proses pembicaraan damai sebelumnya dan kami tahu setiap tipu daya mereka. Jadi tidak aka ada perdamaian tanpa persyaratan dari kami," kata dia tanpa merinci apa syarat-syarat itu.

Sai Kyi Zin Soe, pengamat politik Myanmar, menyebut upaya Min Aung Hlaing menyerukan perdamaian itu "percuma" dan itu hanya strategi politik untuk menghindari tekanan internasional atas kebrutalan junta terhadap musuh mereka. Menurut kelompok pembela hak asasi, aparat keamanan Myanmar sudah membunuh 1.782 warga sipil dan menangkap hampir 103.000 orang sejak kudeta, terutama ketika unjuk rasa anti-junta terjadi.

Pembicaraan damai yang pantas tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan semua pihak yang berkepentingan, kata Sai Kyi Zin Soe, dan juga harus mengikutsertakan Pemerintahan Serikat Nasional (NUG), Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), dan barisan pasukan oposisi lainnya. Junta selama ini menolak melakukan pembicaraan damai dengan mereka dan menuduh mereka sebagai pelaku terorisme.

"Tidak mengikutsertakan kelompok-kelompok di luar etnis bersenjata memperlihatkan tawaran itu hanyalah karena tekanan dari China atau ASEAN di tengah kritik internasional ketimbang tulus dari keinginan untuk berdamai yang sebenarnya."

Ye Tun, mantan anggota parlemen di Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengatakan dia meyakini Min Aung Hlaing sebetulnya hanya ingin "kelompok etnis bersenjata itu semua terpantau" sampai akhirnya dia akan menghabisi PDF dan kelompok oposisi bersenjata lainnya.

Kelompok etnis bersenjata memerangi militer Myanmar sejak negara itu merdeka pada 1948. Selepas kudeta, sejumlah kelompok mendukung para penentang junta dan yang lainnya bergabung dengan pasukan bersenjata untuk melawan militer.

Hanya ada 10 kelompok etnis bersenjata yang menandatangani Kesepakatan Nasional Gencatan Senjata dengan pemerintah sejak 2015, ketika perjanjian itu ditetapkan di depan para pengamat internasional dan parlemen tertinggi Myanmar.

Sepuluh kelompok itu mengatakan kesepakatan gencatan senjata masih berlaku meski proses perdamaian sudah mengalami kegagalan dan hancur lantaran kudeta militer oleh junta. Namun mereka mengatakan tidak akan ngotot mengejar pembicaraan damai dengan militer, pihak yang mereka anggap merampas kekuasaan dari pemerintahan demokratis yang terpilih lewat pemilu.