Hong Kong Siapkan UU untuk Hukum Warga yang Lakukan Kampanye Boikot Pemilu
Pada Selasa (13/4), pemerintah Hong Kong menyampaikan akan melarang penduduk mengajak orang lain memboikot atau mengosongkan surat suara dalam pemilu lokal terbatas.
Pada Selasa (13/4), pemerintah Hong Kong menyampaikan akan melarang penduduk mengajak orang lain memboikot atau mengosongkan surat suara dalam pemilu lokal terbatas, yang merupakan langkah China untuk memastikan hanya “para patriot” yang memerintah kota itu.
Beijing melakukan perubahan dalam sistem elektoral Hong Kong bulan lalu, langkah terbaru yang dilakukan China atas tindakan kerasnya dalam menghadapi gerakan pro demokrasi di kota itu setelah unjuk rasa massif dan kerap berujung ricuh yang berlangsung sejak 2019.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa yang dimaksud dengan Pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Apa yang dimaksud dengan HKG PKK? Pembukaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) TP PKK ke-51 Provinsi Maluku Utara dipusatkan di Kabupaten Pulau Taliabu berlangsung meriah.
-
Apa yang Dara Fu lakukan di Hong Kong? Berada di Hong Kong Dara Fu menghadapi musim dingin Hong Kong dengan cara unik, ia berpose imut sambil menikmati es krim, tidak terpengaruh oleh dinginnya.
Perubahan terbaru ini memastikan mayoritas anggota parlemen akan dipilih oleh komite pro Beijing, dan setiap kandidat akan diperiksa loyalitas politiknya oleh pejabat keamanan nasional.
Perombakan radikal ini disahkan parlemen China tanpa satu suara yang tidak setuju.
Tetapi badan legislatif Hong Kong, yang baru-baru ini dihapus dari oposisi, sekarang harus mengeluarkan banyak undang-undang baru untuk memenuhi perintah Beijing.
Pada Selasa, pemerintah mengumumkan lebih dari 600 halaman undang-undang baru yang akan dibaca pertama kali pada Rabu dan kemudian melalui jalur cepat diajukan ke badan legislatif.
Di antara ketentuan baru tersebut adalah melarang orang mengajak orang lain menolak pemungutan suara.
“Kami akan mengatur tindakan untuk memanipulasi dan merusak pemilu dan melarang siapa pun secara terbuka menghasut orang lain untuk tidak memberikan suara atau memberikan suara kosong dan dibatalkan,” jelas kepala eksekutif Hong Kong, Carrie Lam kepada wartawan, dilansir Channel News Asia, Kamis (15/4).
Undang-undang tidak akan menghentikan pemilih individu untuk memboikot pemilu atau membatalkan surat suara mereka. Tapi yang dilarang adalah berkampanye agar orang lain memboikot pemilu.
Di bawah undang-undang baru tersebut, badan legislatif akan ditambah dari 70 menjadi 90 kursi, tetapi hanya 20 di antaranya yang sekarang akan dipilih secara langsung, turun dari 35 kursi.
Sisanya akan dipilih oleh komite pro-Beijing. Komite ini juga akan memeriksa siapa pun yang mencalonkan diri untuk jabatan politik.
Kritikus mengatakan langkah itu akan menyingkirkan sisa-sisa terakhir oposisi politik Hong Kong.
China menggambarkan perubahan tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan "kualitas" sistem pemilihan Hong Kong dan menutup celah yang memungkinkan politisi "tidak patriotik" untuk terpilih.
Baca juga:
Aktivis Hong Kong Joshua Wong Dipenjara Empat Bulan karena Demo Anti Pemerintah 2019
Demonstran Termuda Hong Kong Dipenjara karena Terlibat Kerusuhan Saat Unjuk Rasa
47 Aktivis Hong Kong Didakwa dengan UU Keamanan Nasional, Disebut Terlibat Subversi
China Tak akan Akui Paspor Inggris untuk Warga Hong Kong
Lima Demonstran Hong Kong Melarikan Diri ke AS dan Minta Suaka
Polisi Hong Kong Tangkap 50 Aktivis karena Dianggap Langgar UU Keamanan Nasional