Perang Lahad Datu dan kebebasan pers di Malaysia

Media diminta untuk tidak menggunakan istilah 'penceroboh' (penyusup) tetapi menggunakan istilah 'pengganas'.

Perang memang tidak diinginkan oleh semua orang. Namun terkadang tindakan militer menjadi jalan akhir untuk menyelesaikan konflik lama atau sekadar bukti ketegasan sebuah negara.

Hal itulah yang terjadi Malaysia. Militer dan polisi negeri jiran ini megerahkan pasukan besar-besaran untuk menggempur penyusup Sulu yang konon yang berjumlah ratusan orang.

Namun dari kondisi tersebut, terbukalah bagaimana peranan media. Di Malaysia, media memang sangat dikekang oleh pemerintah. Hal ini pun ternyata berlaku bagi media asing yang meliput di sana.

Sejak Sabtu (9/3) merdeka.com sudah berada di Lahad Datu. Kota kecil di pinggir pantai yang letaknya di bibir pulau Kalimantan. Dari Lahad Datu lokasi perang yang terletak di Kampung Tanduo dan Tanjung Batu masih berjarak sekitar 130 Km.

Bagi media yang ingin meliput disediakan media center, letaknya di resort Felda Sahabat. Felda merupakan perkebunan kelapa sawit milik pemerintah Malaysia, seperti PTPN bila di Indonesia.

Resort Felda Sahabat dari Kota Lahad Datu berjarak sekitar 110 Km, namun tidak semua media asing bisa langsung mendatangi resort tersebut. Hanya media yang sudah mengantongi izin dari Jabatan Penerangan yang diperbolehkan masuk ke lokasi tersebut.

Jarak resort Felda Sahabat ke Kampung Tanduo dan Tanjung Batu sekitar 20-30 Km. Resort Felda Sahabat juga dijadikan base camp militer Malaysia saat operasi berlangsung.

Namun baru jarak 3 Km dari Lahad Datu menuju Felda, blokade polisi Malaysia sudah menghadang. Setiap kendaraan diberhentikan dan ditanya keperluan dan identitas. "Untuk apa ke Felda? Ada permit (izin) untuk Felda?" tanya polisi kepada merdeka.com, Sabtu pagi.

Karena tanpa izin, akhirnya terpaksa kembali ke Lahad Datu. Izin sendiri baru diperoleh pada hari Senin (11/3) karena Sabtu-Minggu kantor pemerintah di Malaysia libur. Setelah mendapatkan izin, merdeka.com dan beberapa media asal Indonesia lainnya bisa lolos dari empat blokade polisi sepanjang perjalanan menuju Felda Sahabat. Dan tibalah kami di media center di Felda Sahabat setelah menempuh perjalanan dengan menyewa kendaraan.

Felda Sahabat sudah jadi base camp dua minggu terakhir sejak perang dengan Sulu pecah. Semua kamar di resort tersebut habis ditempati polisi.

Helikopter, panser dan beberapa kendaraan pelontar mortir diparkir di kawasan resort. Ruang pertemuan di dekat lobi resort disulap jadi media center lengkap dengan tempat jumpa pers atau sidang media dalam bahasa Malaysia.

Setelah mengisi buku tamu dengan menuliskan nama, asal media dan nomor telepon, kami pun diperkenankan masuk ke media center. Pihak kepolisian di pintu masuk lalu mengarahkan kami ke petugas penerangan agar diberi stiker besar bertuliskan MEDIA dan rompi berwarna hijau menyala seperti yang dikenakan polisi lalu lintas dengan tulisan besar di punggung, MEDIA.

"Kalau nak pigi kemane-mane pakai rompi itu, biar dikenali polis. Di sini kalau tak dikenal bisa ditembak, karena dikira penyusup. Stiker bisa ditempel di kaca depan kereta (mobil) supaya polis penjaga tahu kalian dari media," ujar seorang polisi menerangkan. Masuk media center, kami pun segera berbaur dengan kawan-kawan dari media setempat. Perkembangan terkini, up date korban, jadwal jumpa pers dan sebagainya kita tanya kepada kawan-kawan wartawan di media center.

Ternyata resort tersebut merupakan tempat terjauh bagi media meliput. Media hanya boleh sampai resort dan sejengkal pun tak bisa maju lagi apalagi mengikuti pasukan militer Malaysia yang sedang menggempur penyusup Sulu.

Hanya TV milik pemerintah Malaysia yang mempunyai hak eksklusif meliput operasi militer yang diberi nama Operasi Daulat tersebut secara langsung.

Militer Malaysia juga memberi pesan tertentu kepada media. Selembar kertas diberikan kepada media. Dalam selebaran tersebut, media diminta untuk tidak menggunakan istilah 'penceroboh' (penyusup) tetapi menggunakan istilah 'pengganas', selain itu media juga diminta tidak untuk menulis 'Sultan' karena itu sama saja mengiktiraf (mengakui) keberadaan Sultan Sulu.

"Ya nanti kau tanya saja sama pejabat sini, kenapa harus menggunakan kata 'pengganas' dan tidak boleh pakai kata 'sultan'. Kami tak bisa tanya-tanya itu, kalau tahu sendiri bagaimana posisi kami di sini. Kalau kami tanya macam-macam bisa... ya kau tahu sendirilah," ujar rekan wartawan dari Malaysia.

Meliput lokasi perang dari jarak dekat dan bisa langsung menyiarkan, memotret atau menuliskan dalam sebuah berita memang kepuasan tersendiri bagi wartawan, namun militer tentu punya hak untuk melarang demi keselamatan. Bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari wartawan, polisi atau militer mungkin akan jadi pihak yang paling disalahkan.

Itulah yang dilakukan Malaysia, akses media meliput ke lokasi perang sangat terbatas demi kebaikan bersama. Pemerintah Malaysia menerapkan standar keselamatan yang tinggi kepada para juru tinta tersebut. Tetapi mengapa harus mendikte media soal istilah yang boleh dan yang tidak dipakai?

Di kalangan wartawan juga beredar kabar pemerintah Malaysia mengusir wartawan sebuah media asing karena dinilai terlalu pro kepada penyusup Sulu. Namun hingga kini kabar tersebut belum terkonfirmasi.