Senat AS Sahkan UU Larangan Impor dari Xinjiang China
Senat AS mengesahkan UU yang mengatur larangan impor dari wilayah Xinjiang, China, sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur.
Senat AS mengesahkan UU yang mengatur larangan impor dari wilayah Xinjiang, China, sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur.
Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur harus disahkan DPR sebelum ditandatangani menjadi undang-undang.
-
Mengapa warga Uighur merasa diperlakukan tidak adil di China? Abdul mengatakan, saat ini terdapat ratusan tempat pengungsian konsentrasi yang mengelilingi pemukiman warga Uighur. Kamp konsentrasi ini diperkenalkan kepada dunia internasional sebagai pusat pendidikan. Namun kenyataannya kamp konsentrasi tersebut ditujukan untuk menghapuskan identitas agama dan bangsa Uighur serta membuat mereka lupa seorang muslim."Penerintah komunis China mengkriminalisasi praktek Islam yang normal," kata Abdul.
-
Apa yang terjadi pada warga Uighur di China yang membuat mereka terpisah dari keluarga? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China. "Dan kemudian mereka tidak tahu tentang orang tuaku. Itu terakhir kali aku mendengar kabar dari mereka," ujar Abdul ketika menjadi narasumber pada agenda konferensi pers dan dialog publik bertemakan 'Plight of Uyghur and Current Updates' diselenggarakan oleh OIC Youth Indonesia di Marrakesh Inn Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
-
Siapa yang menganggap pelanggaran HAM di China terhadap warga Uighur sebagai tindakan pelanggaran HAM? Presiden Organization of Islamic Conference (OIC) Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita menilai banyak dugaan pelanggaran HAM dalam persoalan warga Uighur."Kalau merujuk pada HAM, kebebasan beragama, itu banyak sekali hal-hal yang melanggar HAM," kata Astrid saat menyampaikan pidato pembukaan di konferensi pers dan dialog publik bertemakan 'Plight of Uyghur and Current Updates' di Marrakesh Inn Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
-
Bagaimana cara Indonesia bisa membantu warga Uighur di China? Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip non-intervensi juga bukan berarti hanya bisa diam, tetapi dapat menerapkan mekanisme dialog ataupun diplomasi untuk ikut bersuara dalam permasalahan dunia. "Ini bukan berarti kita diam atau memalingkan kepala. Namun, bukan berarti indonesia juga langsung lantas berangkat ke sana, tapi kita dapat menggunakan mekanisme dialog dan diskusi," ujar Astrid.
-
Apa yang ditemukan di China selatan? Sebuah fosil buaya yang telah punah ditemukan dengan kondisi terpenggal di China selatan.
-
Apa yang ditemukan di Kota Yangquan, Provinsi Shanxi, China utara? Sebanyak tujuh gigi Petalodus berusia 290 juta tahun dengan bentuk kelopak ditemukan di batu kapur Qianshi di Kota Yangquan, Provinsi Shanxi, China utara.
Sebelumnya AS telah melarang impor kapas dan tomat dari Xinjiang.
China telah secara luas dituduh melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang terhadap kelompok Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya.
Para pakar memperkirakan sedikitnya 1 juta orang di wilayah itu telah ditahan di kamp-kamp atau ditangkap sebagai bagian tindakan keras pemerintah yang dimulai pada 2017.
Ribuan orang lainnya yang tidak ditahan menjadi target pengawasan dan pengendalian meluas yang dilakukan negara. China membantah semua tuduhan pelanggaran HAM, berdalih kamp penahanan di Xinjiang sebagai pusat pelatihan keterampilan.
Dikutip dari BBC, Jumat (16/7), UU yang disahkan dengan persetujuan bulat pada Rabu ini berarti para importer barang dari Xinjiang harus membuktikan barang mereka tidak dibuat dengan kerja paksa.
Di bawah UU ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS juga akan diwajibkan membuat daftar entitas yang bekerja sama dengan pemerintah China dalam melakukan penindasan terhadap Uighur dan etnis minoritas lainnya.
“Kami tidak akan menutup mata terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung (yang dilakukan pemerintah China), dan kami tidak akan memberikan izin gratis kepada perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang mengerikan ini,” kata Senator Republik, Marco Rubio dalam sebuah pernyataan.
Belum jelas kapan UU ini akan dibahas di DPR. Pengesahan ini menyusul peringatan kepada perusahaan-perusahaan AS yang masih memiliki rantai pasokan dan ikatan investasi di Xinjiang bahwa mereka "dapat berisiko tinggi melanggar hukum AS".
Pemerintah Barat dalam beberapa bulan terakhir menegaskan sikap mereka terhadap perusahaan yang beroperasi di Xinjiang. Pekan lalu, pemerintahan Biden memasukkan 14 perusahaan China dan entitas lain ke daftar hitam ekonomi atas dugaan pelanggaran di wilayah tersebut.
Baca juga:
AS Jatuhkan Sanksi ke Lima Perusahaan China karena Terlibat Pelanggaran HAM Uighur
Orang-Orang Uighur yang Dideportasi dan Menghilang dari Negara Muslim
Laporan: Kebijakan China Sebabkan Angka Kelahiran Etnis Uighur Anjlok
China Desak Negara Anggota PBB Tidak Hadiri Pertemuan Tentang Xinjiang
China Bela Diri Soal Uighur, Anggota Komisi I Sebut Cuma Lips Service
Laporan HRW: Perlakuan China Atas Muslim Uighur Adalah Kejahatan Kemanusiaan