Tiga Agama Pernah Hidup Damai dan Harmonis Selama 400 Tahun di Masa Kekuasaan Ottoman, Begini Kisahnya

Palestina, yang merindukan perdamaian dan stabilitas selama lebih dari satu abad, mengalami periode perdamaian terpanjangnya selama 401 tahun dalam pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman, dari penaklukan Yerusalem pada tahun 1516 hingga awal Mandat Inggris pada tahun 1917. Ini adalah kisah perdamaian yang perlu diingat di tengah agresi Israel di Jalur Gaza.

Sumber: TRT World

Serangan Israel yang bertubi-tubi menggempur Gaza dan pendudukan brutal di Tepi Barat saat ini mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan sejarah. Atau mungkin karena kampanye jangka panjang media Barat yang sengaja mengabaikan aspek-aspek sejarah.

Sebenarnya, permasalahan yang dihadapi Palestina ini mungkin berawal dari tahun 1918, ketika Kesultanan Utsmaniyah terpaksa menyerahkan wilayah tersebut kePBB, yang kemudian menyerahkannya kepada Inggris untuk dikelola sebagai Mandat. Belakangan terungkap, Inggris dan Prancis memiliki rencana lain, karena mereka diam-diam menandatangani Perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916 dan secara terbuka mengumumkan Deklarasi Balfour pada tahun 1917.

Ini berarti bahwa masa pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah yang berlangsung selama 401 tahun menjadi periode yang ditandai perdamaian, kerukunan, dan berkembangnya budaya lokal.

Foto: Anadolu Agency Archive

Bagi Utsmaniyah, pentingnya Palestina berasal dari ibu kota sejarahnya, Yerusalem, yang dianggap sebagai kota ketiga umat Islam setelah Makkah dan Madinah. Bagi dinasti Utsmaniyah, yang sudah memegang Kekhalifahan Islam, pengelolaan tanah ini dipandang sebagai tugas suci.

Namun, mengingat posisi Yerusalem yang dianggap suci oleh dua agama Samawi lainnya; Yahudi dan Nasrani, Kesultanan Utsmaniyah tidak pernah mencoba mengganggu harmoni yang ada antara penganut berbagai agama yang tinggal di Tanah Suci.

Raja Shehadeh, seorang pengacara Palestina yang berbasis di Ramallah, mengikuti jejak pamannya yang berasal dari Utsmaniyah dan menjelajahi lanskap sejarah Palestina pada zaman Kesultanan Utsmaniyah, mungkin dengan harapan bisa mengubur rasa sakit dengan kenangan.

Melalui karya sastranya yang berjudul "A Rift in Time," yang diterbitkan pada tahun 1997, ia menangkap identitas Utsmaniyah yang dulu diidam-idamkan, memberikan pemahaman mendalam kepada pembaca tentang kehidupan pada era itu.

"Palestina pada masa Kesultanan Utsmaniyah mempunyai arti penting untuk memahami sejarah dan identitas Palestina. Ini adalah waktu ketika tiga agama monoteistik hidup berdampingan tanpa konflik," katanya.

Kedatangan Utsmaniyah di Palestina

Ketika penguasa Utsmaniyah Selim I, yang terkenal dengan julukan Selim yang Tegas, menaklukkan wilayah yang sekarang menjadi Suriah dan Palestina modern pada abad ke-16, Levant telah mengalami banyak peristiwa bergejolak.

Sebelum dikalahkan oleh Sultan Ayyubiyah Salahuddin al Ayyubi pada tahun 1187, Tentara Salib dari Eropa beberapa kali menyerbu Palestina dan membantai sebagian besar penduduk Muslim.

Setelah Pertempuran Marj Dabiq, di mana Sultan Selim menaklukkan Yerusalem dan wilayah Palestina sekitarnya dari Mamluk, proses rekonstruksi terjadi di kawasan bersejarah ini. Palestina, yang dibagi menjadi beberapa provinsi administratif, mengalami periode stabilitas yang luar biasa selama 401 tahun, didukung oleh persatuan dan harmoni masyarakatnya yang beragam.

Najib Nassar, paman buyut Raja Shehadeh, adalah seorang Kristen Palestina yang hidup di Palestina pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, tepat sebelum Mandat Inggris dimulai. Ia menolak semua identitas lain dan bersikeras mendefinisikan dirinya sebagai "Utsmaniyah".

Lebih dari seabad kemudian, perjalanan Najib memungkinkan kita untuk melarikan diri dari penjajahan melalui imajinasi kita "ke masa yang lebih baik, lebih damai, dengan perbatasan terbuka yang semuanya menjadi begitu jauh dari realitas saat ini," kata Shehadeh.

Mempertahankan keharmonisan bagi penduduk multi agama Palestina berasal dari tekad Kesultanan Utsmaniyah untuk tidak mengejar penjajahan di wilayah tersebut.

"Mungkin Utsmaniyah memerlukan reformasi, tentu saja, tetapi pada akhirnya, itu adalah rezim multi-etnis yang tidak pernah mencoba menjajah wilayah tersebut," kata Shehadeh dalam "A Rift in Time," dengan mengucapkan kata-kata pamannya.

Foto: Anadolu Agency Archive

Kerukunan berasal dari mekanisme administratif Utsmaniyah yang dikenal sebagai "sistem millet," yang dengan tepat dijelaskan sebagai "jimat" dari kerukunan sosial oleh Mim Kemal Oke, sejarawan dan profesor Hubungan Internasional di Universitas Ticaret Istanbul.

Istilah "millet," biasanya didefinisikan sebagai "komunitas agama," digunakan oleh Utsmaniyah untuk mewakili komunitas agama non-Muslim.

Pemerintah pusat tidak mengkategorikan kelompok minoritas berdasarkan latar belakang etnis mereka. Sebaliknya, mereka diorganisir berdasarkan afiliasi agama mereka. Melalui serangkaian perundingan terstruktur dengan para pemimpin komunitas agama ini, sistem millet menjadi contoh yang sukses dari otonomi non-teritorial.

Menurut Profesor Oke, kekaisaran mengatur berbagai kelompok agama minoritas di bawah satu pemerintahan dan memainkan peran rekonsiliasi di antara mereka. Ini adalah hasil pendekatan pemerintahan negara yang paternalistik, mengawasi dan mengkoordinasikan interaksi antara kelompok yang berbeda.

Pemerintah pusat mengakui berbagai kelompok agama, seperti Ortodoks Yunani, Armenia, Katolik, dan Protestan di antara umat Kristen, memberi mereka otonomi untuk menunjuk pemimpin mereka, mengelola urusan internal mereka, mempertahankan bahasa mereka, menjalankan pengadilan independen, dan mempraktikkan keyakinan agama mereka. Anggota komunitas-komunitas ini sering menduduki posisi menonjol dalam pemerintahan dan mengejar berbagai upaya ekonomi dan profesional.

Seperti yang dicatat sejarawan Beshara B. Doumani, hingga akhir abad ke-19, penduduk Palestina mengalami tingkat otonomi yang signifikan. Ketika matahari terbenam pada era Utsmaniyah, Deklarasi Balfour tahun 1917 menawarkan hak politik eksklusif bagi Yahudi untuk mendirikan "rumah nasional". Sebaliknya, warga non-Yahudi, yang saat itu merupakan 90% dari populasi, hanya dijamin hak sipil dan beragama.

Pemerintahan Utsmaniyah selama berabad-abad memberi tanah Palestina “cita rasa budaya, mitologi, dan kenangan sejarah yang berbeda bagi setiap desa, kota kecil dan kota besar, dan, pada tingkat yang lebih besar, bagi kelompok desa dan seluruh wilayah,” kata Profesor Doumani.

Sama seperti Najib Nassar, banyak warga negara Kekaisaran yang memegang erat warisan budaya mereka, yang tampaknya memudahkan mereka untuk mempertahankan kesetiaan mereka kepada negara.

Apa yang ditemukan oleh Raja, penulis lebih dari puluhan buku tentang warisan Palestina, selama penelitiannya mengenai ingatan Najib adalah bahwa identitas Kristen juga kuat di antara orang-orang sezaman pamannya.

“Mereka tidak menemukan kontradiksi antara menjadi Kristen dan Utsmaniyah dan merasa bahwa hak dan kebebasan mereka untuk menjalankan agama dilindungi. Mereka juga merasa bisa berpartisipasi sebagai umat Kristiani dalam kehidupan politik tanpa batasan,” katanya.

Sebaliknya, populasi Muslim di Palestina berhutang kesetiaan mereka kepada pemerintah pusat di Istanbul, mengingat Sultan Utsmaniyah memegang peran sebagai Khalifah, pemimpin komunitas Muslim di seluruh dunia. Mereka menganggap diri mereka sebagai warga negara dan bukan sekadar warga negara Kesultanan. Identitas Utsmaniyah yang menyeluruh ini lebih diutamakan daripada afiliasi etnis yang lebih sempit, menurut Profesor Oke.

Mirip dengan berbagai karakteristik di kawasan, hal ini pun ditakdirkan untuk berkembang, dipengaruhi oleh kebangkitan nasionalisme pada abad ke-19 di belahan dunia lain. Hal ini diikuti dengan munculnya nasionalisme Arab di seluruh wilayah Utsmaniyah pada abad ke-20.

Saat ini, praktik Utsmaniyah dalam memberikan undang-undang unik yang berlaku untuk setiap kelompok agama masih diikuti oleh sebagian besar negara di Timur Tengah.

“Namun jenis dan tingkat hidup berdampingan yang lazim di era Utsmaniyah tidak mungkin dilakukan, terutama karena politisasi agama, yang belum terjadi pada masa itu,” tambahnya.

Semangat keharmonisan yang abadi masih bergema hingga hari ini melalui sebuah prasasti di gerbang Jaffa kota tua Yerusalem, yang ditempatkan di sana oleh Suleiman I, yang dikenal sebagai "Suleiman yang Agung". Bunyinya, “Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Ibrahim adalah sahabat-Nya.” Pernyataan ini berfungsi untuk menyatukan penganut ketiga agama Ibrahim, karena mereka semua menghormati Abraham sebagai tokoh terkemuka.

Realitas sejarah yang kontras dengan pendudukan Palestina saat ini berarti, bagi Shehadeh, bahwa “masa Utsmaniyah ditengok ke belakang dengan nostalgia dan kerinduan akan masa ketika tidak ada perbatasan antara negara-negara yang diciptakan oleh imperialis Barat setelah Perang Dunia I.”