1.000 Ojol dan Kurir Se-Jabodetabek Bakal Demo Besok, Apa yang Dituntut?
Demo tersebut bakal dilaksanakan Istana Negara dan berapa kantor Ojol
Komunitas ojek online (Ojol) dan Kurir Se-Jabodetabek bakal melancarkan aksi unjuk rasa besok, Kamis (29/8). Diperkirakan ada 1.000 ojol yang akan melakukan penuntutan terhadap pemerintah.
"Pada hari Kamis 29/8/2024 dari beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek akan lakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak Pemerintah," kata Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono dalam keterangannya, Rabu (28/8).
- Tak Semua Ojol Ikut Demo dan Tetap Ambil Orderan, Ini Alasan di Baliknya
- Ada Demo Ojol, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Barrier Beton dan Kawat Berduri
- Ada Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Ini yang Dilakukan Jokowi di Istana Jakarta
- Lantangnya Mantan Danjen Kopassus Demo di KPU, Tuding Jokowi Dalang Kecurangan Pemilu
"Informasi dari rekan-rekan kami bahwa aksi akan diikuti sekitar 500-1000 pengemudi ojol dari berbagai komunitas di Jabodetabek," sambung Igun.
Igun mengatakan dalam tuntutannya Ojol meminta pihak pemerintah untuk membuat undang-undang perihal hubungan kerja antara pihak Ojol dengan perusahaan aplikasi. Sebab, hubungan kerja antara pihak Ojol dengan dengan perusahaan hanya sebatas mitra kerja.
"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra," tegas Igun.
Igun menyebut demo tersebut bakal dilaksanakan Istana Negara dan berapa kantor Ojol.
"Rencana pelaksanaan jam 12.00 dengan rute aksi Istana Merdeka, kantor Gojek disekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab disekitar Cilandak, Jakarta Selatan, harapan kami perusahaan aplikasi juga hormati penyampaian pendapat dari para mitranya sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan Pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasi online ini," pungkas Igun