Ada prostitusi di Kalibata City, Ahok batasi pembangunan apartemen
Pembangunan Rusunami telah dibatasi karena penduduk yang tinggal dan pemiliknya tidak dapat dilakukan pendataan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengeluarkan moratorium (penundaan sementara) pembangunan apartemen dan rumah susun sederhana milik (Rusunami). Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap akan memberikan izin hanya untuk BUMN Perumahan Nasional (Perumnas).
Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, pembangunan Rusunami telah dibatasi karena penduduk yang tinggal dan pemiliknya tidak dapat dilakukan pendataan. Apalagi, belum lama Polda Metro Jaya membongkar adanya praktik prostitusi di Apartemen Kalibata City.
"Kami sekarang Rusunami hanya dibangun Perumnas sekarang, kami enggak mau Rusunami tapi Rusunawa. Supaya kami bisa kontrol pemiliknya jadi dia enggak bisa over sewa. Yang tinggal di sana adalah betul-betul orang yang enggak punya rumah. Nah konsepnya seperti itu," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/4).
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta Ika Lestari Adji mengatakan, Ahok tak ingin ada lagi pembangunan apartemen dan Rusunami. Alasannya, kata Ika, karena pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) menjadi prioritas.
"Kebijakan Pak Gubernur adalah memang sudah tidak ada lagi. Kalau rusunami itu kan milik ya. Kenyataannya yang sudah Pak Gubernur pelajari adalah pada saat itu, sudah menjadi milik (Rusunami), kita tidak bisa lagi intervensi. Jadi ke depan kebijakannya adalah membuat rusunawa," terangnya.
Dia menambahkan, larangan ini tidak berlaku bagi pengembang yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen dan Rusunami. Ke depannya, tidak akan ada lagi pembangunan rusunami yang biasanya dimiliki oleh warga dengan kelas ekonomi menengah ke atas.
"Yang sudah ada (IMB) tetap jalan. Karena itu kan mereka sudah ada perjanjian dengan bank dan warga yang mencicil. Karena menurut pengamatan beliau (Basuki), kalau Rusunami itu kadang-kadang subsidi pemerintah itu dimiliki oleh orang-orang yang punya," ungkapnya.
Ika menegaskan, pihaknya akan memperbanyak Rusunawa bagi warga miskin. Warga yang akan menghuni di Rusunawa diberikan subsidi 80 persen dan sasarannya adalah warga tidak mampu.
"Ke depan yang akan kita kembangkan adalah bagaimana memperbanyak rusunawa untuk warga miskin. Kalau rusunawa kan tetap, kita memberikan subsidi 80 persen kepada mereka itu tetap, sasarannya tetap. Yang sekarang kita harus jaga adalah bagaimana agar rusunawa tidak dijualbelikan atau disewa di atas sewa," tutupnya
Baca juga:
Orang tua kaget anaknya jual diri Kalibata City
Ada prostitusi online, pengelola Kalibata City dipanggil Ahok
Satu 'angel' Kalibata City yang hamil jalani tes HIV
'Ahok harus berantas prostitusi, bukan bangun apartemen khusus PSK'
Fahira Idris tuding Ahok buat lokalisasi untuk pengalihan isu
-
Apa yang terjadi pada pemobil wanita di Jakarta Selatan? Sebuah video memperlihatkan seorang wanita dibuntuti oleh rombongan begal. Kejadian tersebut terjadi di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.Wanita berkerudung yang baru saja keluar dari minimarket diikuti oleh pemotor yang berusaha untuk menghentikan mobilnya.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Dimana lokasi bekas gerbang Amsterdam di Jakarta sekarang? Saat ini, lokasi bekas gerbang diketahui berada di simpang Jalan Cengkeh, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat.
-
Bagaimana prajurit Mataram akhirnya berjualan di Jakarta? Meskipun kalah perang, para prajurit yang kalah justru mulai berjualan di Jakarta dengan dua menu yaitu telur asin dan orek tempe.
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.