LIVE

Agar tepat sasaran, penerima KJP bakal dicocokan dengan NIK

Sistem pengawasan ini tetap akan melibatkan pihak sekolah.

Kartu Jakarta Pintar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan melanjutkan program bantuan pendidikan lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Untuk mengurangi adanya kebocoran atau tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan ini, maka akan dicocokan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, sistem pengawasan ini tetap akan melibatkan pihak sekolah. Sebab pendataan pertama kali dilakukan oleh mereka.

"Kami minta sekolah, wali kelas dan kepala sekolah dulu untuk kumpulkan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/1).

Setelah itu, data siswa calon penerima KJP diserahkan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Di sana akan ada pencocokan data antara data dari sekolah dengan data penduduk, sehingga dapat menghindari salah sasaran.

"Dapat dari sekolah dulu baru kami cek dengan data itu (NIK)," tutupnya.

Baca juga:
Masalah baru KJP, banyak sekolah tak paham metode penjaringan
Siswa perokok dan doyan berantem jangan harap dapat KJP
APBD 2015 belum diketok, pencairan KJP molor
Tak hanya negeri, siswa di sekolah swasta akan mendapatkan KJP
Ahok sebut satu anak sekolah habiskan uang Rp 800 ribu sebulan
Ahok: Anak tidak kursus & kurang gizi sulit masuk sekolah negeri

Orang lain juga bertanya?
(mdk/dan)
KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK telah menetapkan 21 tersangka (dengan rincian) yaitu empat tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi

KPK
Pekerja Kena PHK Berhak Terima 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan dan Tunjangan Rp2,4 Juta Mulai 1 Januari 2025

Ini merupakan salah satu langkah nyata yang diambil adalah melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

PHK
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Menteri Trenggono
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Menteri Trenggono
KKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran

Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Nelayan
KPK Putuskan Kasus 'Jet Pribadi' Kaesang bukan Gratifikasi, Ini Alasannya

KPK berdalih pernah tiga kali menerima laporan gratifikasi oleh pihak yang bukan penyelenggara negara dan semuanya tidak ditindaklanjuti,

Jet Pribadi Kaesang Pangarep
KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Gratifikasi Jelang Lebaran Idulfitri 2024

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan.

Kasus Gratifikasi
KJP Plus Cair Sebentar Lagi, Intip Besaran, Syarat dan Cara Cek Penerima

Pencairan dana KJP Plus biasanya diumumkan melalui situs resmi atau media sosial pemerintah.

KJP Plus
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik

KPK
KPK Telaah Dugaan Korupsi Klaim Fiktif BPJS Bermoduskan Baksos

Setelahnya KPK baru bisa menyelidiki dugaan klaim fiktif di kasus tersebut.

KPK
KSP Tegaskan Program JKP Bentuk Komitmen Negara untuk Jaga Kesejahteraan Buruh

Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.

Buruh
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Jaksa KPK
KKJ Minta Penyidikan Kasus Kebakaran Rumah Tewaskan Rico Sempurna di Sumut Dikawal, KSP: Tunggu Arahan Moeldoko

Terkait dugaan keterlibatan anggota TNI, KSP juga belum bisa berkomentar lebih jauh.

Rico Sempurna Pasaribu