Djarot akan evaluasi BUMD DKI yang dapat suntikan modal Rp 5,6 T

Pada tahun ini hanya tiga BUMD yang menerima suntikan modal, PT Transjakarta, PT MRT dan Bank DKI.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun ini memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 5,62 triliun kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun penggunaan modal ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Maka akan dilakukan evaluasi atas penanaman modal tambahan ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tidak dapat dipungkiri BUMD DKI Jakarta yang menerima PMP harus melakukan evaluasi. Sebab, jangan sampai bantuan modal dari pemerintah ini hanya membuat mereka berpangku tangan.

"Perlu dievaluasi. Apa perlu dengan adanya PMP BUMD semakin sehat dalam menjalankan fungsinya atau justru ini hanya memanjakan. Ini perlu kami evaluasi. Kami tidak ingin memanjakan dan menganak emaskan BUMD yang tidak profesional," kata Djarot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/1).

Dia menambahkan, ada beberapa BUMD yang perlu mendapatkan pengawasan khusus, terutama mereka yang mendapatkan PMP. Pada tahun ini hanya tiga BUMD yang menerima suntikan modal, PT Transjakarta, PT MRT dan Bank DKI.

"Ada beberapa memang dan perlu kami evaluasi apakah betul-betul positif bagi mereka atau hanya sekadar mereka hanya tiap tahun mengajukan saja," ungkapnya.

Djarot juga meminta BUMD DKI Jakarta untuk tidak hanya menenkankan produk mereka tetapi juga pelayanan publik. Sebab tidak selalu mereka harus membicara mengenai bisnis atau keuntungan.

"BUMD tidak melulu 100 persen full bisnis. Bisnis ya profit making ya tetep ada muatan-muatan sosial, tanggung jawab sosial yang harus dipikirkan. Tidak sekadar bisnis yang harus dipikirkan," tutupnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta memberikan sokongan modal kepada PT MRT sebesar Rp 4,62 triliun. Kemudian untuk PT Transjakarta sebesar Rp 500 miliar dan terakhir Bank DKI sebesar Rp 500 miliar.

Baca juga:
Ahok sodorkan dua opsi untuk APTB
PPP dan PAN sebut RAPBD 2015 yang diajukan Ahok tak pro rakyat
Mulai tahun 2017, Ahok larang mobil usia 10 tahun masuk Jakarta
Gerindra DKI apresiasi Ahok hentikan PT JM bangun monorail
Ahok ingin promosikan ibu kota di Konferensi New Cities Jakarta
Dinilai kota dinamis, Jakarta jadi tuan rumah Konferensi New Cities
Ahok: APTB suka ngetem dan ambil penumpang seenaknya